Breaking News:

Wagub Babel Sebut Penurunan TPP ASN Sesuai Hasil Evaluasi Kemendagri, Penerapan Tunggu Pergub

Penurunan TPP dipastikan terjadi berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2022 ini.

Penulis: Riki Pratama | Editor: Novita
Bangkapos.com/Riki Pratama
Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah 

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengkaji ulang terhadap besaran dan nominal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Babel.

Penurunan TPP dipastikan terjadi berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2022 ini.

Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah, mengatakan, penurunan terjadi tidak secara keseluruhan.

Melainkan ada beberapa jabatan eselon tertentu saja yang TPP-nya dikurangi sesuai evaluasi Kemendagri.

"Jabatan ini misalnya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan formula yang digariskan dari pada tingkat instansi. Untuk itu, ini harus disesuaikan. Itu kode mereka (Kememdagri-red). Namun, jika ini sudah flat, ini tidak akan berubah," kata Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, Kamis (13/1/2022).

Pria kelahiran Belitung Timur ini, memastikan TPP ASN Pemprov Babel mengalami penurunan untuk sejumlah pegawai eselon.

"Ada penurunan, kayaknya eselon tertentu saja. Prinsipnya melakukan penyetaraan, dari struktural ke fungsional, karena apa yang mereka perolah saat menjadi struktural diharapkan tidak boleh berkurang," jelasnya.

Fatah mengatakan, penurunan TPP untuk eselon tertentu ini tidak terlalu signifikan.

Namun jika perubahan ini tidak penuhi, diyakininya usulan TPP Pemprov Babel tahun ini terancam tidak disetujui Kemendagri.

"Sulit saat pelaksanaan evaluasi atau usulan TPP ini disetujui. Itulah adanya pemerintah pusat, dia memfasilitasi dan dia yang menyusun kebijakan. Makanya diberi tanda, harus disesuaikan sesuaikan sesuaikan, itu saja," terangnya.

Fatah juga meyakini hasil evaluasi ini akan segera diterima Pemprov Babel untuk ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Bangka Belitung nantinya.

"Mulai diberlakukan ketika pergubnya selesai. Tapi saya belum melihat, tetapi saya rasa sudah mau selesai. Bisa saja bulan ini selesai," kata Fatah.

Mantan Sekda Belitung ini menegaskan, rencana perubahan TPP dilakukan bukan karena anggaran.

Akan tetapi, penilaian dari pemerintah pusat pemberian nilai TPP yang dianggap terlalu besar.

"Bukan masalah anggaran, dalam fomula mengalokasikan berdasarkan pusat dinilai terlalu besar. Maka, diberikan tanda harus disesuaikan. Kalau tidak ada itu tidak ada berubah," tegasnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved