Berita Bangka Selatan

Tolak Penambangan Timah di Perairan Tanjung Ketapang, Ratusan Nelayan Datangi Kantor Bupati Basel

Kantor Bupati Bangka Selatan didatangi ratusan nelayan Tanjung Ketapang, Toboali, Rabu (6/4/2022).

Penulis: Yuranda | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Yuranda
Ratusan nelayan Tanjung Ketapang, Toboali, Bangka Selatan audensi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Basel dan pihak PT Timah di Gedung Serba Guna, Pemkab Bangka Selatan, Rabu (6/4/2022). 

POSBELITUNG.CO -- Kantor Bupati Bangka Selatan didatangi ratusan nelayan Tanjung Ketapang, Toboali, Rabu (6/4/2022).

Massa dari nelayan ini menyerukan penolakan aktivitas penambangan timah di Perairan Tanjung Ketapang, Batu Perahu dan Merbau, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Para nelayan tak terima perairan yang merupakan tempat mereka melaut untuk mencari ikan dan sebagai kawasan wisata di Bangka Selatan dicemari oleh penambangan timah.

Kedatangan para nelayan ini diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Eddy Supriadi, didampingi Kapolres Basel AKBP Joko Isnawan, serta pejabat lainnya.

Baca juga: Perkara Pembunuhan di Hotel Belitong, Hakim Vonis Terdakwa 15 Tahun Penjara

Baca juga: Jadi Bandar Togel, Pemilik Warkop di Beltim Ditangkap Polisi, Buku 80 Triliun Tafsir Mimpi Disita

Pada kesempatan ini pihak Pemkab Bangka Selatan memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada PT Timah Tbk, yang saat itu juga hadir di audiensi di Gedung Serba guna.

Para nelayan tersebut  mempertanyakan dan meminta kejelasan, serta keterbukaan informasi terkait titik rencana kerja, ponton isap produksi (PIP) yang akan beroperasi di wilayah tersebut.

Perwakilan Nelayan Kelurahan Tanjung Ketapang, Dauri  menuntut agar pihak pemilik PIP di Perairan Karang Beling Tanjung Ketapang. dihadirkan dalam pertemuan ini.

"Terlebih informasi diterima, surat perintah kerja (SPK) terkait aktivitas ponton isap produksi di wilayah tersebut sudah dikeluarkan. Dan inilah yang membuat kawan-kawan nelayan bergerak dan minta segera dievaluasi," ungkap Dauri saat dikonfirmasi Bangkapos.com, usai audensi dengan pihak Pemkab Bangka Selatan.

Dia menyatakan masyarakat tidak menolak pertambangan namun areal wisata serta daerah tangkap nelayan jangan ditambang, seperti di depan Pantai Laut Nek Aji, Batu Perahu, Merbau hingga Rias.

Menurutnya dari pertemuan tersebut, pihak PT Timah Tbk bersama masyarakat nelayan akan turun lokasi untuk mematok lokasi area batas wilayah yang boleh ditambang dan tidak boleh ditambang dengan menggunakan pelampung.

Selain itu, para nelayan berharap kepada pihak terkait untuk merespon apa yang menjadi aspirasi masyarakat nelayan untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris Daerah (Sekda) Basel Eddy Supriadi, mengatakan pemerintah itu hadir untuk masyarakat.

Namun, untuk di wilayah pantai memang wilayah Provinsi Bangka Belitung, tetapi untuk hal ini  pihaknya inventarisasi kembali.

"Kami menjembatani masyarakat dan PT Timah untuk berkomunikasi secara langsung untuk menyampaikan hal tersebut," kata Eddy.

Baca juga: BNNP Babel Tangkap Bandar Narkoba, Amankan 4 Kg Sabu dan Ratusan Ekstasi,Pelaku Tabrak Mobil Petugas

Baca juga: Hore Minggu Depan TPP PNS Pemkab Bangka Selatan Cair, Tak Ada Pengurangan Nominal

Menurutnya, mengenai peraturan Pemerintah Kabupaten Basel mempunyai peraturan daerah (perda) dan undang-undang pertambangan dilihat dari permasalahannya.

"Dilihat dulu benang merahnya, sepanjang hal-hal tersebut. Ini personalnya akan terakumulasi terus. Namun nanti kami akan inventarisasi terlebih dahulu permasalahan ini, " janji Eddy.

Pada kesempatan itu General Manager PT Timah Ahmad Syamhadi, terkait hal tersebut tidak berkomentar banyak. Bahkan dirinya menyarankan ke Humas PT Timah langsung.

"Langsung ke humas, ya," kata Ahmad Syamhadi seraya berjalan meninggalkan awak media.

(Bangkapos.com/Yuranda)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved