Berita Pangkalpinang

Enam Instansi Vertikal Ini dapat Hibah Aset Pemkot Pangkalpinang, Ini Penjelasan Wali Kota

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil menandatangani naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima hibah gedung dan bangunan.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: nurhayati
(Ist Prokopim Iwan)
Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil saat foto bersama dengan seluruh pimpinan lembaga dan instansi vertikal yang ada di kota Pangkalpinang, di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (7/4/2022). 

POSBELITUNG.CO -- Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil menandatangani naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima hibah gedung dan bangunan serta utilitas pemerintah kepada instansi vertikal, di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (7/4/2022) sore.

Di mana Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali menyerahkan beberapa aset bangunan serta utilitas milik pemerintah daerah kepada sejumlah instansi vertikal yang ada di ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

Ada enam instansi vertikal yang diberikan aset oleh pemerintah kota yakni, Polres Pangkalpinang, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Pangkalpinang, Kementerian Agama, Kejaksaan Negeri dan Subdenpom II/4-2 Bangka serta Pengadilan Agama Kelas I A Pangkalpinang.

Molen sapaan akrab Maulan Aklil mengatakan, penyerahan aset ini bertujuan untuk membantu dan menunjang kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat yang berada di daerah, serta untuk peningkatan pelayanan kepada negara dan masyarakat Kota Pangkalpinang.

Selain itu merupakan wujud terima kasih dan apresiasi pemerintah kota, kepada semua stakeholder yang turut mendukung keberhasilan pembangunan yang dilakukan.

“Pertama aset yang ada seharusnya menurut saya harus diserahkan langsung kepada instansi vertikal agar tumbuh berkembang dan statusnya jelas. Kalau aset dan statusnya jelas mereka bisa membangun akan ada multiplier effect (efek berganda-red) di kota Pangkalpinang,” jelas Molen kepada Bangkapos.com usai kegiatan.

Molen mengaku, permasalahan aset memang sudah berlangsung sejak 15 tahun yang lalu, namun baru pada tahun 2022 ini pemerintah menyerahkan aset tersebut ke beberapa instansi vertikal.

Di mana dengan harapan dapat memaksimalkan kinerja instansi vertikal, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing dalam melaksanakan tugas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

“Alhamdulillah penertiban aset-aset di Pangkalpinang dalam rangka penertiban jelas statusnya dan agar aset-aset tersebut lebih dapat berguna dalam membantu pembangunan di Kota Pangkalpinang,” terang Molen.

Sementara itu pengelolaan pemerintahan daerah di Kota Pangkapinang yang dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih belum memuaskan.

Di mana Indeks Monitoring Centre for Prevention atau MCP dari  Kota Pangkalpinang masih jauh berada di kisaran 49,75 persen dan masih jauh dari rata-rata indeks MCP nasional yang ditetapkan sebesar 71 persen.

Dengan nilai itu Kota Pangkalpinang berada pada urutan dua terbawah di bawah Kabupaten Belitung Timur dengan indeks 51,45 persen dan di atas Kabupaten Bangka Selatan dengan indeks 45,70 persen.

Molen sendiri menyebut banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yang paling banyak yakni permasalahan aset yang belum bersertifikat, khususnya aset tanah di bawah jalan.

Sejauh ini pihaknya telah berusaha untuk membuat sertifikat tanah sekitar 2.217 aset tanah di bawah jalan dan masih terus berproses di Badan Pertanahan Negara (BPN).

Halaman
12
Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved