Jokowi Tak Mungkin Presiden 3 Periode, Wiranto Ungkap Alasannya, Masinton Bongkar Sosok Bikin Kisruh

Presiden tiga periode bisa terjadi kalau UUD 45 diamandemen, tapi sulit dilakukan dan Jokowi menegaskan menolak presiden tiga periode

Penulis: Hendra CC | Editor: Hendra
Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

Kalaupun dipaksakan harus mengubah atau mengamandemen UUD 1945.

"Jawabannya ya tidak mungkin. Mengapa ? Yang pertama, karena menyangkut UUD 1945, mengandemen UUD itu pesyaratannya berat sekali. Kalau di dalam persyarakan yang saya baca itu kehendak masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Sementara itu bila sesuai kehendak masyarakat tentunya direpresentasikan pada persetujuan mayoritas dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Bila MPR setuju maka bisa saja mengamandemen UUD 45.

Sementara itu, MPR sendiri terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Di DPR, dari sembilan fraksi yang ada, hanya tiga fraksi yang setuju untuk mengubah hal itu, yakni PAN, PKB dan Golkar.

"Enam parpol tidak setuju. Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden tiga periode?," tegas Wiranto.

Kedua:

Untuk menambah atau memperpanjang masa jabatan presiden terjadi bila pemilu 2024 ditunda.

Namun kini DPR, lembaga pemerintahan serta lembaga penyelenggara pemilu mengisyaratkan akan tetap melaksanakan Pemilu 2024.

Dengan demikian keinginan kelompok tertentu untuk menjadikan Presiden tiga periode tidak akan mungkin terjadi bila Pemilu 2024 tetap dilaksanakan.

Ketiga:

Diketahui saat ini perekonomian negara-negara di dunia sedang merosot di tengah situasi global.

Tak terkecuali perekonomian Indonesia ikut terkena imbasnya.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved