Berita Belitung Timur

Kepala Desa Tidak Laporkan Pertanggungjawaban hingga Akhir Tahun Bakal Dapat Hukuman

Hal itu dia katakan karena sampai saat ini, dari 39 desa di Belitung Timur, ada tiga di antaranya yang belum melaporkan kewajibannya tersebut.

Penulis: Bryan Bimantoro | Editor: Novita
Posbelitung.co/Bryan Bimantoro
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Belitung Timur, Ronny Setiawan 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Belitung Timur, Ronny Setiawan, mengatakan, bagi kepala desa yang belum melaporkan LLPDes dan LKPDes sampai akhir tahun 2022 akan dapat hukuman (punishment).

Hal itu dia katakan karena sampai saat ini, dari 39 desa di Kabupaten Belitung Timur, ada tiga di antaranya yang belum melaporkan kewajibannya tersebut.

Laporan tersebut merupakan prinsip dasar pengelolaan keuangan yang bersumber dari negara dan dipertanggungjawabkan dari kepala desa.

"Kami sedang mencoba menerapkan beberapa kemungkinan punishment terhadap desa yang lalai melapor apa yang menjadi kewajiban mereka. Dari 39, ada tiga desa yang belum menyampaikan kewajiban mereka terkait laporan," kata Ronny, Jumat (20/5/2022).

Menurut Ronny, laporan Kepala Desa dalam bentuk LPPDes dan LKPDes yang disampaikan kepada bupati, merupakan bentuk pengawasan yang akan dievaluasi. Dalam hal ini, menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD) yang melakukan pembinaan terhadap mereka.

"Evaluasi proses berjalan. Pada umumnya sudah terencana secara sistematis di RPJMDes dan RKPDes. Sehingga realisasi pelaksanaannya saja apakah sesuai atau tidak, sebagaimana apa yang menjadi rujukan atau petunjuk yang ada," imbuhnya.

Ronny mengakui, ada beberapa kebijakan aturan yang belum sepenuhnya mengatur ketentuan punishment tersebut. Akibatnya, ketika ada persoalan menyebabkan kerancuan dalam penerapannya.

Satu di antaranya mekanisme penetapan penjabat kepala desa yang ditunjuk secara khusus untuk mempersiapkan mengurus sesuatu yang sifatnya spesifik, seperti mempersiapkan pemilihan kades pengganti antar waktu.

"Jadi mereka (Pj Kepala Desa) itu tidak banyak yang keuangan dikelola dan bersifat sementara, tetapi ada beberapa kejadian yang tidak diprediksi, seperti saat Pilkades Cendil tahun 2019. Di mana bakal calon meninggal, sehingga persyaratan pelaksanaan pilkades menjadi terganggu dan terhambat sehingga diputuskan ditunda di 2022," jelas Ronny.

Penundaan yang cukup lama selama dua tahun untuk Pj Kepala Desa justru menjadi masalah. Karena dalam aturan hanya memberikan masa jabatan enam bulan dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan.

Padahal, kata Ronni, kewajiban kepala desa defenitif adalah membuat laporan setiap tahun.
Sementara pejabat sementara tidak dalam kapasitas penuh sebagai Kepala Desa. Namun di sisi lain, pengelolaan keuangan selama 2 tahun tidak mungkin tanpa pertanggungjawaban.

"Jadi itu kebijakan yang harus diambil pemerintah daerah. Laporan tidak oleh Pj Kepala Desa tapi mekanisme diluar tidak ada," kata Ronny. ( Posbelitung.co/Bryan Bimantoro)

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved