Bereskan Masalah Minyak Goreng, Siap-siap Luhut Akan Audit Seluruh Perusahaan Sawit
Audit perusahaan sawit ini sebagai tindak lanjut penyelesaian persoalan kelangkaan minyak goreng di pasaran.
POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Para pengusaha perkebunan sawit siap-siap diaudit.
Audit perusahaan sawit ini sebagai tindak lanjut penyelesaian persoalan kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Rencana audit disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Luhut yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengurus kelangkaan minyak goreng di dalam negeri, mengatakan audit akan dilakukan terhadap seluruh perusahaan sawit di Indonesia mulai Juni 2022.
Ia menyebut audit yang ditargetkan ke seluruh perusahaan sawit ini menjadi yang pertama pemerintah lakukan dalam sejarah bangsa.
"Kita InsyaAllah akan beres, karena supply hari ini sudah cukup dan harga sekarang sudah mulai turun, distribusi, pengawasan juga sudah jalan,"
"Nanti kita audit semua perusahaan kelapa sawit, yang belum pernah sepanjang sejarah, kita lakukan. Segera, awal Juni," kata Luhut kepada awak media, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Rabu (25/5/2022).
Baca juga: Paling Cepat Sepekan Lagi, Jokowi Yakin Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 14.000
Audit yang dilakukan nantinya meliputi pengecekan luas lahan perkebunan sawit, surat izin usaha, Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) hingga hasil produksinya.
Dalam hal ini, Luhut juga melarang perusahaan sawit berkantor di luar negeri, guna mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak.
"Luasnya berapa, HGU, HPL, lalu statusnya apakah sudah jelas, kemudian di punya plasma tidak? dan produksinya,"
" Tidak boleh ada headquarters kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia. Harus di Indonesia supaya pajaknya," katanya.
Luhut Yakin Bisa Selesaikan Tugas Barunya Urus Soal Migor
Diwartakan Tribunnews.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tugas baru kepada Menko Luhut,
Tugas terbaru tersebut adalah untuk membantu mengurus kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.
Menanggapi hal tersebut Luhut mengaku yakin akan bisa menyelesaikan tugas barunya itu.
Terlebih kondisi suplai minyak goreng di Indonesia kini sudah lebih dari cukup.
"Saya hanya bantu saja, sekarang saya kira insya Allah akan beres tuh minyak goreng, yang penting kan selesai," kata Luhut, Rabu (25/5/2022).
Baca juga: Waspada Sindikat Penipu Mengatasnamakan Tribun Network, Begini Modus Pelaku
Luhut mengatakan nantinya proses distribusi atau penyaluran minyak goreng ini akan diawasi oleh Satgas Pangan.
Penunjukkan dirinya ini merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng.
Namun jika ada pihak lain yang merasa bisa lebih baik, Luhut pun mempersilahkan untuk mengurus persoalan minyak goreng ini.
"Ini solusi, kalau ada yang mau lebih baik silahkan saja. Saya hanya melaksanakan perintah saja. Saya hanya membantu saja, kerja kita semua sama, kerja keras. Tadi menteri perdagangan juga sama," tutur Luhut.
Tak Percaya Menko Perekonomian dan Mendag
Pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKopi, Hendri Satrio, turut menyoroti penunjukan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengurusi permasalahan minyak goreng.
Hendri menyatakan penunjukan ini menjadi sebuah tanda kalau Jokowi tidak percaya dengan kinerja para menteri yang ada kaitannya dengan permasalahan minyak goreng.
"Ini kan sebetulnya lagi-lagi sebuah kode kasat mata dari pak Jokowi bahwa menteri-menteri yang ada kaitannya dengan pengurusan minyak goreng ini tidak dia percaya, kan pak Jokowi gitu aja," kata Hendri saat dimintai tanggapannya, Rabu (25/5/2022).
Adapun menteri terkait yang dimaksud oleh pria yang akrab disapa Hensat itu yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.
Menurut analisisnya, kedua menteri tersebut dinilai tidak mampu menyelesaikan problem minyak goreng.
Sehingga akhirnya Presiden Jokowi menunjuk menteri dari bidang lain dalam hal ini Luhut Binsar menjadi penanggung jawab.
"Sekarang gitu, (Jokowi) memberikan tugas kepada Menteri yang tidak terkait untuk menyelesaikan problem yang disebabkan atau yang tidak bisa diselesaikan oleh menteri lain, ini kan Menteri Perdagangan dan Menko (Perekonomian) artinya tidak sanggup menyelesaikan permasalahan minyak goreng," ucap Hensat.
Baca juga: Ussy Mendadak Tulis Pesan Untuk Andhika, Singgung Kebahagiaan hingga Momen Suami Nyatakan Cinta
Kendati demikian, Hensat menyayangkan ketidak tegasan Jokowi yang enggan melakukan reshuffle menteri yang dinilainya tidak mampu menyelesaikan permasalahan di bidangnya.
Terlebih, beberapa kali Luhut Binsar Panjaitan dinilai mampu menyelesaikan permasalahan yang diperintahkan oleh Jokowi.
"Cuma emang sayangnya pak Jokowi ini tidak mau tegas-tegasan pecat atau reshuffle si, demi menjaga stabilitas politik antar parpol dan koalisinya dia lebih baik memberikan kode-kode seperti sekarang gitu," tukas Hensat.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
Luhut mengatakan, ia mendapat tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Hal ini disampaikan Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) pada Sabtu (21/5/2022) lalu.
"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Faryyanida Putwiliani/Rizki Sandi Saputra)(Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/belitung/foto/bank/originals/20211123-luhut-binsar-pandjaitan.jpg)