Berita Belitung Timur

Kades Gantung Bantah Izinkan Penambang Pendatang Menambang di Calon Lokasi WPR

epala Desa Gantung Arief Kusmaryadi membantah bahwa telah mengizinkan penambang pendatang menambang di Kawasan Ungkul-ungkul

Penulis: Bryan Bimantoro | Editor: nurhayati
Posbelitung.co/Akhmad Rifqi Ramadhani
Aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah penambang di Kantor Desa Gantung, Kamis (16/6/2022). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Kepala Desa Gantung Arief Kusmaryadi membantah bahwa telah mengizinkan penambang pendatang menambang di Kawasan Ungkul-ungkul, Gantung, Belitung Timur.

Dia juga menyangkal sudah melakukan diskriminasi atas penambang yang menambang di lokasi ilegal tersebut.

Bantahan ini merupakan buntut dari aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah penambang warga Gantung yang merasa tersisih di kampung sendiri.

"Jadi saya tidak ada mengizinkan siapapun untuk menambang di lokasi tersebut. Lokasi itu sedang dipersiapkan untuk jadi WPR," kata Arief kepada Posbelitung.co, Jumat (17/6/2022).

Dia menegaskan dirinya dan pihak pemerintah desa tidak terkait sama sekali dengan urusan penambangan ilegal di kawasan tersebut.

Arief mengatakan akan berusaha memfasilitasi urusan ini ke Bupati Belitung Timur Burhanudin.

“Hal itu juga sama dengan Kapolsek karena kami tidak bisa mengambil keputusan dalam hal ini. Kalau warga ingin kebijaksanaan akan kami sampaikan ke pemimpin kami, yaitu Bupati dan Kapolres yang memang berkompeten menentukan kebijakan,” kata Arief.

Sebelumnya diberitakan, puluhan warga yang berprofesi sebagai penambang timah melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Desa Gantung Belitung Timur pada Kamis (16/6/2022) siang.

Payet (55) selaku perwakilan penambang mengatakan aksi dipicu saat adanya surat penertiban penambang yang diajukan Kades Gantung kepada Polres Belitung Timur untuk Kawasan Ungkul-ungkul Desa Gantung dimana dalam tahapan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sehingga aktifitas pertambangan yang sedang beroperasi harus diberhentikan.

Selanjutnya, setelah adanya aturan tersebut para penambang lokal menghentikan aktivitasnya selama satu bulan.

“Kita awalnya sudah melakukan pendekatan dengan kades, minta tolong kades untuk ditindak lanjuti dan pikirkan masyarakat ini,” ucapnya pada Posbelitung.co Kamis (16/6/2022).

Namun saat warga mematuhi aturan untuk tidak menambang, warga pendatang justru terus menambang di kawasan tersebut sehingga memicu kecemburuan sosial warga penambang yang telah mematuhi surat penertiban.

“Karena terlalu banyak pendatang itu kawan-kawan ini merasa tersisih, kok kami orang lokal tidak boleh di situ sedangkan orang pendatang banyak yang nambang di situ,” ungkapnya.

Untuk itu, dikatakannya penambang lokal menginginkan kejelasan dari pemerintah desa serta kebijakan yang mengatur secara jelas terkait izin menambang di daerah tersebut.

“Itulah maksudnya supaya ada kebijakan. Kalau kemarin pemdes sudah mengambil keputusan yang tegas maka tidak akan terjadi permasalahan ini," tegas Payet.

Ia berharap saat proses kawasan tersebut menjadi WPR, aktivitas para penambang lokal tidak dihentikan, sebab  penambang lokal ingin memenuhi kebutuhan hidup karena mempunyai keluarga yang harus dinafkahi.Namun ini penambang luar justru diperbolehkan menambang.

"Saat proses pengajuan WPR mereka masih tetap jalan sambil menunggu proses wpr dan kalau proses wpr sudah jelas jika mereka di suruh stop mereka siap. Tapi untuk sementara ini berilah mereka kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena mereka punya keluarga yang harus dinafkahi,” ucapnya. ( Posbelitung.co/Bryan Bimantoro)

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved