Advertorial

Ombudsman Minta Pemprov Babel Intervensi Persoalan Pertalite di Pulau Belitung

Selain menyoroti permasalahan BBM, Yozar juga menyoroti rendahnya persentase laporan pengaduan masyarakat Belitung yang masuk ke Ombudsman.

Penulis: Iklan Bangkapos | Editor: Novita
IST
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kunjungan kerja ke Belitung. 

BELITUNG - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berharap pemerintah provinsi lebih aktif memperhatikan dan mengatasi permasalahan bahan bakar minyak ( BBM) jenis pertalite di Pulau Belitung.

Kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama sehingga menyulitkan masyarakat dalam memperoleh bahan bakar subsidi.

"Saat kami membuka posko pengaduan di Manggar, rata-rata masyarakatnya mengeluhkan tentang kesulitan mendapatkan BBM. Informasi yang kami terima bahwa hal ini telah terjadi sejak sekitar tiga bulan lalu, akan tetapi belum ada solusi yang konkret hingga saat ini," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Babel, Shulby Yozar Ariadhy.

Yozar menambahkan, saat tim Ombudsman kunjungan kerja ke Pulau Belitung pada Kamis (23/6/2022) lalu, mengamati beberapa SPBU di Tanjungpandan. Kondisinya pun hampir sama, antrean cukup panjang dan dan pertalite seringkali cepat habis.

"Kami meminta kepada Pemprov Babel agar memperhatikan hal ini secara serius, harus responsif seperti mengatasi kejadian yang hampir serupa terjadi di Pulau Bangka akhir tahun lalu," ucap Yozar.

Lanjut dia, permasalahan BBM di Pulau Belitung harus ditindaklanjuti berdasarkan data, perencanaan, dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait, baik pemerintah kabupaten serta Pertamina. Misalnya kendala geografis, jumlah SPBU dan Pertashop yang aktif melayani, persentase kebutuhan BBM, jalur pendistribusianya, dan sebagainya.

"Nanti masalah dan solusinya Insyaallah dapat lebih jelas,” kata Yozar.

Selain menyoroti permasalahan BBM, Yozar juga menyoroti rendahnya persentase laporan pengaduan masyarakat Belitung yang masuk ke Ombudsman.

Sampai Juni 2022, hanya sekitar delapan laporan masyarakat atau sekitar 4,9 persen dari total keseluruhan laporan. Sebanyak 95 persennya dari Pulau Bangka.

"Oleh karena itu, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami agar partisipasi aktif masyarakat Belitung mengawasi pelayanan publik melalui laporan ke Ombudsman dapat makin meningkat," kata Yozar. (*/advertorial)

Kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Prov Kep Babel
Kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Babel (IST)
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved