Nikita Mirzani Dilanda Masalah Bertubi-tubi, Terancam Penjara hingga Rugi Miliaran

POSBELITUNG.CO -- Artis Nikita Mirzani tengah dilanda masalah yang bertubi-tubi.

Nikita terancam masuk penjara, dan rugi besar soal Holywings.

Dicabutnya izin usaha Holywings di Jakarta menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.

Nikita Mirzani di antara pemilik saham Holywings.

Ia baru join ikut menanam saham di Holywings pada Mei 2021 lalu.

Namun baru saja Nikita Mirzani bergabung jadi pemegang saham Holywings, bar tersebut kini ditutup oleh Anies Baswedan.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta resmi menutup 12 outlet Holywings di Jakarta.

Imbas penutupan Holywings, Nikita Mirzani selaku pemilik saham terbesar pun disebut mengalami kerugian cukup banyak.

Sangat mengucurkan dana ke Holywings, Nikita Mirzan enggan merinci kucuran dana yang diberikannya untuk Holywings.

Nikita hanya menyebut mengeluarkan kocek sekitar 10 miliaran rupiah untuk investasi ke Holywings.

Namun, ia juga tak menjelaskan secara terperinci jumlah investasi tersebut.

Informasinya, kepemilikan saham Holywings atas nama Nikita Mirzani tidak sampai 50 persen.

Pamer bayar pajak 

Nikita Mirzani memamerkan jumlah pajak yang dibayarnya tahun ini. Dia ternyata mengeluarkan biaya hingga Rp334 juta untuk membayar kewajiban pajak.

Hal tersebut terungkap dari foto yang diunggah Nikita Mirzani melalui akun miliknya di Instagram Story.

Tidak Disangka Perempuan berusia 36 tahun itu awalnya menyindir netizen yang tidak punya kontribusi untuk negara.

"Kalau enggak ada kontribusi buat negara ini, mending pada diam aja bisa enggak?" tulis Nikita Mirzani, Rabu (29/6/2022).

Nikita Mirzani pun berharap para netizen menirunya lantaran taat pajak.

"Tuh, contoh gue bayar pajak Rp 334juta, duit semua itu, bukan daun," ujarnyanya.

Nikita Mirzani kembali membahas pajak yang dibayarkan kepada negara. Menurutnya, semua biaya pajak dibayar memakai uang pribadi. "Uang pribadi untuk negara Indonesia ini," tambah Nikita Mirzani. 

Holywings

Nikita Mirzani yang juga pemilik saham  Holywings mengatakan bahwa penutupan usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengancam mata pencarian ribuan pegawai.

Nikita mengatakan, bahwa sebenarnya ia tidak tahu jika Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan aturan penutupan gerai  Holywings.

Dia menegaskan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada manajemen  Holywings.

Akan tetapi, Nikita mengatakan bahwa ada ribuan pegawai yang sangat tergantung kepada Holywings. Apalagi pegawai yang sudah berkeluarga.

“Kami punya ribuan pegawai yang juga mencari nafkah di sana. Banyak juga orang kayak kalian cari nafkah buat anak istrinya,” ungkapnya mengutip dari unggahan akun Instagram @undercover.id

Sepi

Holywings di kawasan Senayan, Jakarta Pusat sepi pasca-izin usaha dicabut dan dilakukan penyegelan oleh Satpol PP DKI Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Pantauan Tribunnews.com di lokasi sekira pukul 20.16 WIB, tidak ada aktivitas apapun di sekitar    Holywings di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Meja tempat petugas keamanan di depan pintu masuk pun terlihat sudah ditutup terpal dengan diganjal dua batu.

Keheningan juga terasa ketika melewati bagian depan Holywings Senayan ini. Tidak jauh dari sana, hanya ada dua orang karyawan dari restoran di sekitar Holywings.

"Iya sepi, karena pagi tadi di segel kali ya. Itu masih ada segelnya di samping pintu," kata salah satu karyawan restoran yang tak mau disebut namanya kepada Tribunnews.com, Selasa (28/6/2022).

Tribunnews.com juga melihat spanduk besar yang masih menempel di bagian sebelah kiri pintu masuk    Holywings.

Isi dari spanduk tersebut yaitu Perda 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum dan Pergub no. 18 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata.

"Barang siapa melakukan perusakan dan pelanggaran atas pengumuman ini akan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tulis spanduk tersebut.

Diketahui, Satpol PP bersama Sudin Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif (Parekfra) Jakarta Pusat menyegel   Holywings di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2022).

Penyegelan ini dilakukan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencabut izin 12 outlet    Holywings di Jakarta.

"Ya kegiatan hari ini seperti yang saudara saksikan kita menutup   Holywings di wilayah Senayan dan merupakan salah satu   Holywings dari 12 yang ditutup pada hari ini," kata Kasatpol PP Jakarta Pusat, Tumbur Parluhutan Purba saat memimpin penyegelan, Selasa (28/6/2022).

Tumbur menyebut penyegelan ini karena ada masalah    Holywings melanggar peruntukan izin usaha yang dibuat.

"Jadi penutupan hari ini masalah belum dipenuhinya kelengkapan dokumen perizinan yang baru dilakukan dari OSS (Online Single Submission) ya, jadi tidak lengkap hasil penelitian dari tim terpadu yang meneliti kemarin ke sini," jelasnya.

"Ini karena masalah perizinan yang tidak lengkap, dan pelaksanaan kegiatannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan," sambungnya.

Lebih lanjut, Tumbur tidak mengetahui sampai kapan penyegelan itu akan diberlakukan.

"Untuk batas waktunya kita tidak bisa tentukan sampai kapan," jelasnya.

12 Outlet    Holywings di Jakarta Dicabut Izin Usahanya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mencabut izin usaha seluruh outlet    Holywings di Jakarta. 

Pencabutan izin seluruh outlet    Holywings di Jakarta oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta tersebut mengacu pada isi rekomendasi dan temuan pelanggaran dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Yakni, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Provinsi DKI Jakarta. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Benny Agus Chandra menegaskan, total ada 12 outlet   Holywings Group yang dicabut izin usahanya.

“Sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas, sesuai ketentuan dan menjerakan, serta mendasarkan pada rekomendasi dan temuan dua OPD Pemprov DKI Jakarta, maka kami selaku Dinas PM-PTSP mencabut izin usaha 12 outlet   Holywings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Benny dalam pernyataan persnya Senin (27/6/2022).

Pencabutan tersebut diduga didasari adanya penistaan agama dengan menggunakan nama Muhammad untuk mendapatkan minuman alkohol gratis.

(Posbelitung.co/khamelia)