BKKBN Prioritaskan Pemutakhiran Data Keluarga, Percepat Turunan Kemiskinan dan Stunting

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bakal melakukan pemutakhiran pendataan keluarga yang akan mulai dilakukan pada September 2022.

Direktur Pengumpulan dan Pengolahan Data Ditlaptik BKKBN, Lina Widyastuti mengatakan pemutakhiran pendataan keluarga 2021 atau PK21 hasilnya nanti akan digunakan sebagai basis data dan data penyasaran untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting.

"Pemutakhiran dalam aspek pendataan keluarga yakni memutakhirkan data hasil pendataan keluarga karena adanya dinamika kependudukan dan sosial ekonomi yang terjadi di 2021, tentunya 2022 ada perubahan sehingga harus melakukan pembaharuan data, melengkapi data yang belum lengkap serta mencatat mutasi keluarga karena ada data keluarga anggota baru, data keluarga berpindah," katanya saat Temu Kerja Pemutakhiran Data di Hotel Santika Premiere Belitung, Selasa (26/7/2022) malam.

Lina menjelaskan, pemutakhiran akan mulai dilakukan pekan ketiga Agustus pada lokasi prioritas terlebih dulu. Selanjutnya akan serentak dilakukan pada September 2022. Pihaknya juga menargetkan pada Desember 2022 dapat melakukan diseminasi hasil pembaruan yang dilakukan.

Sebelumnya pada PK21, basis data BKKBN mencatat terdapat 68,4 juta keluarga di seluruh Indonesia. Data tersebut selain memuat secara spesifik pengukuran kinerja program BKKBN, juga secara dilakukan untuk pemetaan keluarga-keluarga yang berisiko stunting.

Data tersebut juga memuat ibu hamil, data balita, data baduta, yang kemudian menjadi sasaran penanganan percepatan stunting.

Sesuai Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, data 68,4 juta keluarga tersebut juga sudah memuat peringkat status kesejahteraan.

Peringkat kesejahteraan dibuat mulai dari desil 1-10 dimana kategori keluarga miskin berada pada desil 1-4, sedangkan kemiskinan ekstrem adalah desil 1.

"Sehingga dengan adanya data PK21, pemetaan keluarga miskin akan menjadikan harapannya bantuan sosial dapat diterima oleh keluarga penerima manfaat dengan tepat sasaran," jelasnya.

Selanjutnya data yang diperbarui nantinya dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, tidak hanya untuk program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, tapi bisa pa dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie yang hadir dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa pendataan tersebut nantinya penting dalam melakukan pemetaan dan gambaran detail kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Belitung juga nantinya memerlukan data by name by address keluarga yang masuk dalam kategori miskin agar pemberian bantuan dapat tepat sasaran.

"Karena garis kemiskinan Belitung tertinggi di Babel (Bangka Belitung). Makanya, orang miskin di Belitung, jika tinggal di Pangkalpinang menjadi tidak miskin. Penyebabnya bisa saja karena inflasi atau karena pola pikir masyarakat yang enggan bertani dan berkebun yang hasilnya jangka panjang, sehingga lebih memilih sektor pertambangan yang instan," kata dia.

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo yang membuka secara virtual kegiatan temu kerja tersebut juga menyampaikan bahwa pendataan keluarga yang dikenal dengan PK21 menjadi bagian program Bangga Kencana atau pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

Ia meyakini bahwa tanpa adanya data yang punya presisi tinggi, maka tidak bisa memulai pembangunan sebaik-baiknya.

"Maka perlu pemutakhiran pendataan yang disebut PK2022, serta pengelolaan data dan informasi yang memerlukan kerjasama pemerintah daerah," katanya.

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)