Berita Belitung

Soal Retribusi Pedagang di Gedung Nasional, Kadindikbud : Pedagang Bayar Sewa Rp250 Ribu Per Bulan

Dia menjelaskan, secara teknis, pungutan retribusi tersebut disetorkan ke bendahara penerimaan dan langsung disetorkan ke kas daerah dan masuk PAD.

Penulis: Adelina Nurmalitasari | Editor: Novita
Posbelitung/Disa Aryandi
Halaman Gedung Nasional Tanjungpandan. Foto diambil beberapa waktu lalu. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Soebagio, mengatakan, pedagang asongan yang menyewa halaman Gedung Nasional memang harus membayar retribusi.

Retribusi lapak UMKM di halaman Gedung Nasional berukuran 2x2 meter persegi sebesar Rp2.500 per hari.

Dengan rata-rata pedagang empat meter persegi, per bulan dengan hitungan 25 hari, biaya retribusi yang dibayarkan pedagang sebesar Rp250 ribu.

Kini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat, ada 60 pedagang yang terdata menyewa halaman Gedung Nasional.

"Retribusi, memang sebelum saya sudah ada proses retribusi dalam upaya peningkatan PAD kita. Itu memang dimungkinkan. Cuman memang perlu ada revisi berkaitan pemberlakuan retribusi berkaitan UMKM di Gedung Nasional, dan sudah dikoordinasikan dengan bagian hukum terkait retribusi," jelasnya saat ditemui di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Senin (8/8/2022).

Ia menjelaskan, secara teknis, pungutan retribusi tersebut disetorkan ke bendahara penerimaan dan langsung disetorkan ke kas daerah dan masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Memang dari segi peruntukan, lanjutnya, halaman Gedung Nasional bukan untuk menampung para pedagang asongan. Tapi keberadaan para pedagang tersebut merupakan bagian solusi pemerintah ketika bencana pandemi Covid-19 dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi satu dari solusi bersifat sementara.

"Halaman peruntukan bukan itu, halaman bagian dari bangunan Gedung Nasional yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya," kata Soebagio.

Dampak pemakaian Gedung Nasional sebagai tempat berjualan pedagang asongan ini, memang berimbas pada minimnya retribusi sewa gedung untuk pertemuan lantaran kondisi yang kurang kondusif.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Belitung mengharapkan pemerintah daerah dapat menata lapak pedagang yang menyewa halaman Gedung Nasional karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan penentuan retribusi untuk sewa lapak yang dinilai belum jelas.

"KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat menyisipkan anggaran untuk meningkatkan tujuan wisata dalam upaya peningkatan PAD (pendapatan asli daerah), antara lain dengan mengoptimalkan kembali penyewaan Gedung Nasional sebagai tempat pertemuan atau hajatan bagi masyarakat," kata Juru bicara Banggar DPRD Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani, saat rapat paripurna di DPRD Kabupaten Belitung, Senin (8/8/2022).

Banggar Kabupaten Belitung juga mendorong dengan segera rehabilitasi atau perbaikan fasilitas kamar mandi dan WC Gedung Nasional.

Ia mengatakan, guna pengoptimalan kembali fungsi Gedung Nasional sebagai satu dari cagar budaya dan tempat yang disewakan untuk sarana pertemuan atau hajatan bagi masyarakat, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung dapat segera memindahkan PKL ke lokasi yang telah ditentukan.

Lokasi yang dimaksud yakni pusat jajanan atau food court yang akan dibangun di eks SMEP, yang berada di depan Galeri KUKM Belitung.

Dengan demikian lokasi ini menjadi satu di antara tempat yang dapat dimanfaatkan untuk potensi peningkatan PAD dari destinasi wisata kuliner, yang diharapkan sebagai satu di antara penyumbang PAD bagi Kabupaten Belitung. ( Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)

Sumber: Pos Belitung
  • Berita Terkait :#Berita Belitung
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved