Berita Pangkalpinang

Wali Kota Pangkalpinang Gunakan Skala Prioritas Atur Belanja Daerah Senilai Rp806,868 Miliar

Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Pangkalpinang telah menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil didampingi Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza saat mendatangi nota kesepakatan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2023 di gedung DPRD setempat, Senin (22/8/2022). 

POSBELITUNG.CO -- Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Pangkalpinang telah menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam nota kesepakatan.

Berdasarkan KUA-PPAS tersebut tertera Belanja Pemerintahan Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung dianggarkan sebanyak Rp806,868 miliar pada tahun 2023.

Sedangkan rencana pendapatan daerah diproyeksikan sebanyak RpRp711,592 miliar.

Menurut Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil, kebutuhan belanja itu digunakan untuk kepentingan infrastruktur, layanan publik meliputi pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: Emak-Emak Pingsan di Depan Polisi, Ngaku Sakit Perut saat Kepergok Asik Main Judi di Dapur Tetangga

Baca juga: 16 Emak-emak di Pangkalpinang Main Judi di Dapur Kalang Kabut, Kapolri Perintahkan Tumpas Habis

Dengan skala prioritaskan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, pemenuhan standar pelayanan minimal kewenangan kota dan belanja pemenuhan sasaran pembangunan.

“Itu dalam rangka perwujudan visi dan misi tahun 2018-2023, melalui pelaksanaan proritas pembangunan Kota Pangkalpinang di tahun 2023. Termasuk penganggaran kelanjutan pembangunan Masjid Kubah Timah,” kata Maulan Aklil kepada Bangkapos.com usai rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Senin (22/8/2022).

Molen biasa Maulan Aklil dipanggil mengatakan, kebijakan pembiayaan daerah dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2023 itu diambil supaya lebih terarah.

Melalui itu juga untuk memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

Oleh karena itu, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah berupa pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA).

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah.

“Dana Covid-19 tetap dipersiapkan,  kita berdoa semoga tidak terjadi apa-apa,” ajak Molen.

Di samping itu lanjut dia, perihal masukan yang diberikan oleh legislatif hal itu akan segera ditindaklanjuti. Dengan tetap melanjutkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Selain itu, meningkatkan pengelolaan aset untuk mendatangkan pendapatan daerah, pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan secara modern dan humanis serta meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan pihak terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

“Alhamdulillah, ini adalah proses yang kita jalani ini adalah sudah merupakan hasil dari rapat bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD--red) dengan kawan-kawan legislatif mereka sepakati,” ungkapnya.

Halaman
12
Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved