Ferdy Sambo Tersangka

Ferdy Sambo Banding Usai Diputuskan PTDH, Resminya Tunggu 21 Hari, Ini Penjelasan Irjen Dedi

Putusan banding Irjen Ferdy Sambo setelah di PTDH menunggu 21 hari lagi. Putusannya banding nantinya bisa saja sama atau berubah

Penulis: Hendra CC | Editor: Hendra
KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA
Irjen Ferdy Sambo hadir di ruang sidang komisi kode etik Polri di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Pakar mikro ekspresi bilang dia terlihat santai. 

POSBELITUNG.CO, JAKARTA, --  Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan bahwa Irjen Ferdy Sambo bersalah telah berbuat tercela melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua atau Brigadir J.

Irjen Ferdy Sambo dalam sidang kode etik yang digelar Kamis (25/8/2022) diputuskan untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.

Lima jenderal polisi sepakat teken pemecatan alias pemberhentian dengan tidak hormat Irjen Ferdy Sambo.

Sidang dipimpin oleh Kepala Baintelkam Polri, Komjen Ahmad Dofiri.  Didampingi oleh 4 orang anggota sidang KKEP yakni Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Komjen Agung Budi Maryoto, Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono, Analis Kebijakan Utama bidang Sabhara Baharkam Polri, Irjen Rudolf Alberth Rodja dan Gubernur PTIK Irjen Yazid Fanani.

Baca juga: Ferdy Sambo di PTDH Tidak Dapatkan Pensiun, Nasibnya Ditangan Kapolri, Tunggu Putusan Sidang Etik

"Pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Komjen Ahmad Dofiri yang memimpin sidang etik Ferdy Sambo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Mendengar putusan bahwa dirinya bersalah, dinilai berbuat tercela, Ferdy Sambo pun langsung bereaksi dan angkat bicara.

"Mohon izin, sesuai dengan Pasal 69 PP (Perpol) 7 (Tahun) 2022, izinkan kami mengajukan banding. Apa pun keputusan banding, kami siap untuk laksanakan," kata Sambo.

Tunggu 21 Hari

Irjen Ferdy Sambo memilih untuk mengajukan banding setelah dipecat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) karena menjadi pelanggar dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pengajuan banding merupakan hak Ferdy Sambo.

"Meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan," ujar Dedi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Kapolda Babel Siap Copot Polisi Bermain Tambang Ilegal, Masyarakat Diminta Laporkan ke Humas

Dedi menyampaikan, berdasarkan Pasal 69 di Peraturan Polri 7 Tahun 2022, Sambo diberi kesempatan untuk melayangkan banding.

Adapun banding itu akan disampaikan secara tertulis setelah tiga hari kerja.

"Selanjutnya sesuai dengan Pasal 69, nanti untuk sekretaris KEPP dalam waktu banding 21 hari akan memutuskan keputusannya, apakah keputusannya tersebut sama dengan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved