Korupsi Tunjangan Transportasi

Baru Satu Kali Dipanggil Jadi Saksi, Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi Kaget Ditetapkan Tersangka

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Bangka Belitung Amri Cahyadi terkejut saat diumumkan dirinya, menjadi satu di antara tersangka tersebut.

Penulis: Khamelia CC | Editor: Khamelia
Bangka Pos/ Anthoni
Kejaksaan Tinggi Provinsi Kep. Bangka Belitung menggelar konfrensi pers mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi unsur pimpinan DPRD Babel kurun waktu 2017-2021, Kamis (8/9/2022). 

Di satu sisi lain, kalau tidak boleh, kami menyakini bahwa yang menentukan boleh dan tidak boleh itu, berhak atau tidak berhak itu bukan kami, tetapi pejabat pengelola anggaran atau barang.

Sederhananya kalau kami tidak boleh menerima tunjangan transportasi, mobil jabatan yang telah ditarik pun tidak boleh ditarik," jelas Amri.

Dengan belum jelasnya kontruksi perkara tersebut, Amri masih merasa heran.

"Saya bahwa tidak ada rekomendasi dari pengawas internal yaitu inspektorat maupun BPK terhadap proses pencairan tunjangan transportasi yang kami terima itu. Ini mohon maaf bagi kami, seperti terjadi pembiaran, jikalau memang tidak boleh kondisi itu. Ini menjadi hal membuat kami merasa heran dengan kondisi ini," kata Amri.

Dia menunggu panggilan dari penyidik untuk mengetahui lebih jelas kontruksi perkara dari dugaan korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung tahun 2017-2021.

"Mohon kiranya kita kedepankan asas praduga tidak bersalah dan saya pribadi akan menjalankan proses tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai aturan hukum yang ada. Saya memandang sekali lagi, bahwa pastinya teman-teman penyidik dan pihak kejaksaan profesional dan objektif," kata Amri.

Tetapkan 4 Tersangka

Aspidsus Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Ketut Winawa, membeberkan modus para tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan DPRD Bangka Belitung, tahun 2017-2021.

Dalam hal ini, kata Ketut sesuai PP 18 tahun 2017, jika pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah dinas atau kendaraan dinas maka pimpinan DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi.

"Sedangkan dalam kasus ini pemerintah sudah menyediakan mobil dinas pada tahun itu, akan tetapi mereka masih mengambil tunjangan transportasi tersebut," kata Ketut, dalam konferensi pers, Kamis (8/9/2022).

Kendati telah berstatus tersangka, nanum penyidik Pidsus Kejati Bangka Belitung, belum menahan ke empat tersangka. Alasanya, mereka tengah fokus menyelesaikan berkas ke empat terdakwa.

Pihaknya berharap, dalam waktu dekat tahapan pemberkasan ke empat tersangka rampung.

Tidak seperti pengumuman dan penetapan tersangka kasus korupsi lainnya, yang kebanyakan setelah ditetapkan sebagai tersangka mereka langsung menjalani penahanan.

"Kita masih melakukan pemeriksaan dulu terhadap 4 tersangka, mudah-mudahan segera dapat diselesaikan dan dilakukan penahanan," bebernya.

Halaman
1234
Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved