Korupsi Tunjangan Transportasi

Baru Satu Kali Dipanggil Jadi Saksi, Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi Kaget Ditetapkan Tersangka

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Bangka Belitung Amri Cahyadi terkejut saat diumumkan dirinya, menjadi satu di antara tersangka tersebut.

Penulis: Khamelia CC | Editor: Khamelia
Bangka Pos/ Anthoni
Kejaksaan Tinggi Provinsi Kep. Bangka Belitung menggelar konfrensi pers mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi unsur pimpinan DPRD Babel kurun waktu 2017-2021, Kamis (8/9/2022). 

Selama dua jam, mantan politisi Partai Gerindra itu dimintai keterangan oleh penyidik kejati, sebagai saksi dugaan korupsi tunjangan transportasi pimpinan DPRD Babel.

"Saya lupa ada berapa pertanyaan. Saya diminta keterangan sebagai saksi, siang hari. Cuma sebentar, hanya sekitar dua jam," kata Deddy Yulianto kepada Bangkapos.com, Kamis (8/9/2022).

Deddy mengaku tidak tahu menahu soal mobil Toyota Fortuner yang menjadi bagian kendaraan operasional di DPRD Bangka Belitung.

Menurut pria warga Sungailiat, Kabupaten Bangka ini, dia langsung mengembalikan mobil Fortuner yang biasa dikendarainya setelah menerima tunjangan transportasi.

"Mobil Fortuner yang biasa saya pakai ditarik sekwan (saat itu), katanya mau dilelang. (Mobil) Dikembalikan ke Pemprov Babel karena saya sudah mendapatkan tunjangan transportasi," ungkap Deddy.

Seingat Deddy, dia mengambil tunjangan transportasi pimpinan dewan mulai Januari sampai September 2019 dan selama itu pula, tidak lagi menggunakan mobil operasional.

Mobil Toyota Fortuner tersebut, kata Deddy, dikembalikan ke Pemprov Bangka Belitung melalui Sekretaris DPRD Bangka Belitung saat itu.

Selama Januari sampai September 2019 itu, Deddy mendapat tunjangan transportasi sebesar Rp14.749.965 per bulan.

"Kalau sekarang tidak tahu berapa," kata Deddy.

Perhitungan Kerugian Negara

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Daru Tri Sadono mengatakan progres penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi unsur pimpinan di lembaga DPRD Provinsi Bangka Belitung, memasuki babak baru.

Daru Tri Sadono, mengatakan saat ini tahapan penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi tersebut memasuki tahap penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bangka Belitung.

"Untuk progresnya terus berjalan dan meningkat, saat ini memasuki tahapan perhitungan kerugian negara oleh BPKP," jelas Daru kepada Bangkapos.com di Kejati Bangka Belitung, Kamis (29/8/2022) siang.

Menurut Daru, semua unsur pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung, telah diperiksa penyidik pidsus kejati.

Mulai dari AC, AM, dan HO.

Mereka dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi yang dibidik sejak kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan nominal tiap pimpinan sebesar Rp 26.252.000 perbulan.

"Tidak hanya AC saja, tapi semua unsur pimpinan yang ada di lembaga DPRD Babel itu, telah kami mintai keterangan," kata  Daru.

Kasi Penkum Kejati Bangka Belitung, Basuki Rahardjo membenarkan kabar bakal diumumkannya nama 4 dan tersangka dalam kasus dugaan tunjangan transportasi pada unsur pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung itu.

"Hari ini sekira pukul 13.30 WIB kami akan mengumumkan 4 nama tersangka terkait kasus tunjangan transportasi pada unsur pimpinan DPRD Babel," kata Basuki .

Ketua DPRD Prihatin

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung (Babel) memastikan empat nama tersangka dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi pada Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017-2021, Kamis (8/9/2022) siang.

Adapun empat tersangka tersebut inisial S (Sekwan DPRD Provinsi Babel Tahun 2017), HA (Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel),  AC (Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel), dan DY (Wakil Ketua DRPD Provinsi Babel Tahun 2017).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung, Herman Suhadi, Kamis (8/9/2022) merasa prihatin setelah mendengar kabar penetapan empat tersangka dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi pada Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2022 itu.

"Pertama tentunya kami sangat prihatin, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan tidak terjadi pada kemudian hari," ungkap Herman saat dihubungi Bangkapos.com, Kamis (8/9/2022).

Lebih lanjut, dia mengatakan lembaga menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum (APH) soal kasus ini.

"Sikap kita, kita  mempercayai kepada APH (aparat penegak hukum -red) dalam hal ini kewenangannya di APH, kita yakin dan percaya bahwa mereka sesuai dengan profesi mereka profesional, kita percayalah dengan kerja para aparat penegak hukum," kata Herman.

Menyikap terjadinya kasus seperti ini, Herman mengatakan akan ada upaya-upaya pencegahan di lingkungan lembaga agar tak terjadi kembali kasus serupa.

"Kita akan bekerja sama dengan APH untuk minta tindakan preventif sebelum terjadi kedepannya, semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua," kata Herman

(Bangkapos.com/Anthoni Ramli/Alza Munzi/Cici Nasya Nita)

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved