Berita Pangkalpinang

DPRD Setujui Perubahan APBD Kota Pangkalpinang Jadi Rp1,046 Triliun

Di dalamnya sendiri telah memuat tentang target kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Tedja Pramana
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil bersama Ketua DPRD setempat Abang Hertza ketika menunjukan nota kesepakatan perubahan APBD tahun 2022 di Gedung DPRD setempat, Senin (12/9/2022). 

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nota Keuangan dan Perubahan APBD Kota Pangkalpinang disahkan menjadi Perda.

Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung bertambah sekitar Rp125.360 miliar dari semula Rp916,640 miliar berubah menjadi sebesar Rp1,046 triliun.

Sebelumnya tujuh fraksi partai telah menyetujui, mulai dari PDI-P, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PPP dan PKS.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengatakan, kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam perubahan APBD 2022 berpedoman pada perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau Nota KUA-PPAS.

Di dalamnya sendiri telah memuat tentang target kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah.

Kemudian diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, yang memuat proyeksi perubahan pendapatan daerah.

"Alokasi belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang disertai dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah," kata dia usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Senin (12/9/2022).

Molen sapaan akrab Maulan Aklil mengungkapkan, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan perubahan APBD ini semaksimal mungkin tetap fokus menjaga konsistensi program dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan dasar.

Terutama kepada satu substansi perencanaan masyarakat, dan substansi perencanaan pembangunan didasarkan pada aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat, yang sebelumnya belum dapat dipenuhi karena kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas.

Anggaran ini juga dialokasikan kepada belanja perlindungan sosial untuk mengantisipasi dampak inflasi di Kota Pangkalpinang, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi.

Halaman
12
Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved