Berita Pangkalpinang

Nasib 3.882 Honorer di Pemkot Pangkalpinang, Wali Kota: Saya Ingin Bermanfaat untuk Mereka    

Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, memastikan akan memperjuangkan nasib 3.882 orang tenaga non aparatur sipil negara (Non-ASN) atau honorer

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Fery Laskari
Bangkapos.com/Dok
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil. 

POSBELITUNG.CO , BANGKA – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, memastikan akan memperjuangkan nasib 3.882 orang tenaga non aparatur sipil negara (Non-ASN) atau honorer yang ada di daerah itu.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengatakan, pihaknya akan terus gigih memperjuangkan nasib para tenaga honorer tersebut untuk mencari solusi atas persoalan rencana penghapusan tenaga non-ASN pada tahun 2023 mendatang. Di mana pemerintah pusat telah memerintahkan setiap pemerintah daerah untuk menyampaikan data ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat pada 30 September 2022.

“Kami terus memperjuangkan masa depan honorer kita ini bagaimanapun caranya,” kata dia kepada Posbelitung.co, Selasa (13/9/2022).

Molen biasa dia dipanggil berujar, pemerintah kota memang tengah berjuang untuk memastikan masa depan tenaga honorer ini melalui beberapa cara. Mulai dari mengajukan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), dimana Molen merupakan Ketua Dewan Pengurus Komisariat Wilayah II Sumatera Bagian Selatan.

Pihaknya tengah mempercepat proses pemetaan, validasi data, penganggaran dan menyiapkan peta jalan realistis. Bagaimana memperjuangkan agar pelayanan publik bisa berjalan, tenaga honorer yang sudah lama bisa diperjuangkan. Juga kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pendidikan serta kesehatan bisa dipenuhi.

“Para guru tenaga honorer juga kita bantu pendataan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK -red). Saya sedang berusaha, berdoa kepada Allah sudah berikhtiar, supaya para tenaga honorer di Kota Pangkalpinang ini kesejahteraannya berubah saat saya menjadi wali kota,” tegas Molen.

Lebih jauh Molen mengaku paham sekali bagaimana rasanya menjadi tenaga honorer. Pasalnya politikus PDI-P ini berkaca pada pengalaman kedua kakaknya yang dahulu sempat menjadi tenaga honorer. Dimana tenaga non-ASN sangat bergantung kepada gaji yang diterima setiap bulannya yang tidak seberapa.

Tentunya, persoalan ini adalah masalah bersama. Bukan hanya masalah yang diselesaikan oleh semua pihak serta menyamakan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN. Berikut juga para guru di sekolah swasta, pihaknya sebisa mungkin akan membantu agar kesejahteraan mereka berubah.

“Saya ingin bermanfaat untuk mereka, karena saya merasakan bagaimana susahnya dulu kakak saya honor dulu, bagaimana rasanya kalau dizalimi orang. Mana berharap dari gaji itulah, begitu guru swasta ayo bersama-sama sebisa saya,” sebutnya.

Kendati begitu kata Molen, pihaknya akan membantu sebisa mungkin asalkan tidak ada dusta di antara pemerintah kota dan tenaga honorer. Apabila nantinya para tenaga honorer memiliki tingkat kesejahteraan yang meningkat, ia berpesan untuk tidak sombong. Dimana kesombongan adalah pangkal kehancuran.

Oleh sebab itu, dia meminta tenaga honorer maupun masyarakat untuk dapat memanfaatkan dirinya sebagai kepala daerah. Ini demi kesejahteraan masyarakat bersama dan para tenaga honorer.

“Kita berbagi apa yang bisa saya bantu, tetapi ada pepatah Tiongkok di mana ada besi, di situ ada karat. Pasti ada salahnya, pasti ada kekurangannya. Kalau kita bersama-sama Insya Allah, tidak ada dusta diantara kita,” tegas Molen. ( Posbelitung.co/Cepi Marlianto)

 

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved