Berita Belitung

Anggota Dewan Tak Hadir, Rapat Paripurna Pengesahan Perubahan APBD Belitung 2022 Hampir Batal

Ansori mengambil langkah skors pertama selama 30 menit kurangnya jumlah anggota yang hadir dalam rapat atau tidak kuorum.

Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari
Pengesahan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 di DPRD Kabupaten Belitung, Rabu (14/9/2022). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Rapat paripurna DPRD Belitung beragendakan pendapat akhir fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Belitung tahun anggaran, Rabu (14/9/2022) hampir batal.

Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Ansori mengambil langkah skors pertama selama 30 menit kurangnya jumlah anggota yang hadir dalam rapat atau tidak kuorum. Tak kunjung datang, skors kedua pun diberlakukan selama 40 menit.

Sidang yang semula diagendakan berlangsung pukul 9.00 WIB harus ditunda. Barulah sekitar pukul 11.45 WIB, sidang paripurna pengesahan Raperda APBD perubahan tersebut dapat dilakukan setelah kedatangan beberapa anggota dewan sehingga memenuhi kuorum.

Sidang paripurna dimana eksekutif nampak dihadiri Wakil Bupati Belitung, Isyak Meirobie tanpa kehadiran Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung ini pun berlangsung cepat.

Enam fraksi secara singkat menyampaikan persetujuan atas Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022. Sementara fraksi Gerakan Amanat Demokrat (Granad) memilih tak hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Penandatanganan Raperda tersebut lantas dilakukan Wakil Bupati Belitung, Isyak Meirobie, Ketua DPRD Kabupaten Belitung Ansori dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Belitung, Budi Prasetyo pukul 12.16 WIB.

"Inilah mekanisme berpolitik, ini sah-sah saja, saya tidak bisa intervensi karena semua punya fraksi. Dalam hal skors sesuai tata tertib, skors pertama 30 menit tidak kuorum, skors kedua 40 menit. Batasnya dua skors, kalau skors kedua tidak kuorum dalam arti (paripurna) ditunda dalam batas waktu tiga hari," kata Ansori, ditemui setelah paripurna usai.

Menurutnya, situasi ini menjadi dinamika politik yang wajar karena setiap anggota dewan berhak berpendapat. Termasuk pengesahan Raperda APBD perubahan 2022 yang tak disetujui salah satu fraksi pun dapat tetap dilakukan.

"Masih sesuai mekanisme, walaupun tidak ada bupati disahkan karena ada dasarnya, surat bupati muncul dan ada urgensinya. Surat bupati ada karena urgensi bukan karena kunjungan kerja yang tidak begitu (penting)," ujarnya.

Hasil dari rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Belitung menyetujui alokasi belanja pada RAPBD 2022 sebesar Rp1,16 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp87 miliar dari anggaran induk APBD 2022 sebesar Rp1,07 triliun.

Halaman
12
Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved