Berita Belitung

Berat Hati Fraksi Bangsa Sejahtera Setujui Raperda APBD Perubahan 2022 Kabupaten Belitung

Berkaitan program tusena atau satu desa satu destinasi wisata, Rusdianto menyorot adanya tempat wisata religi di Kecamatan Badau yang potensial.

Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari
Anggota DPRD Kabupaten Belitung Fraksi Bangsa Sejahtera, Rusdianto. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Enam dari tujuh fraksi DPRD Kabupaten Belitung menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) menyangkut APBD perubahan 2022 yang diputuskan melalui sidang paripurna, Rabu (14/9/2022).

Enam fraksi tersebut yakni fraksi PDIP, Golkar, Hanura, PPP, Nasdem, dan fraksi Bangsa Sejahtera. Sementara Fraksi Granad memilih walk out pada sidang tersebut.

Meski menyetujui Raperda APBD tersebut, Fraksi Bangsa Sejahtera mengaku berat hati. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Fraksi Bangsa Sejahtera, Rusdianto dalam sidang paripurna yang sempat tertunda karena tidak kuorum.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan berat hati, kami Fraksi Bangsa Sejahtera menyatakan dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah kabupaten Belitung terhadap anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) 2022," katanya saat membacakan kata pendapat akhir fraksi.

Dalam pidatonya, ia menyayangkan dalam KUA PPAS 2023 tidak ada penganggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, khususnya pembangunan stadion mini. Makanya, ia meminta usulan ini dimasukkan dalam APBD induk 2023.

Selain itu, berkaitan program tusena atau satu desa satu destinasi wisata, Rusdianto menyorot adanya tempat wisata religi di Kecamatan Badau yang potensial.

Tempat wisata yang dimaksudnya yakni situs malam Raja Badau dan puncak bukit Gunung Lilangan yang akses jalannya belum memadai.

Dia pun mendorong pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana di tempat wisata tersebut.

Selanjutnya, ia meminta sistem penginputan e-pokir agar segera diperbaiki.

"E-pokir yang belum terealisasi pada tahun anggaran sebelumnya, agar dapat bisa dimunculkan kembali pada anggaran tahun berikutnya. Sehingga menjadi proses perencanaan yang disesuaikan kembali dengan KUA PPAS dan program kerja kegiatan di OPD terkait," sebutnya.

Dia juga menyoroti belum adanya pembuatan DED jalan lingkar kampung dan jalan akses wisata Desa Pulau Seliu.

Juga belum adanya pembuatan DED di Jalan Jenderal Sudirman Desa Tanjung Rusa, Aik Mira Dusun Kampong Baru, dan kelanjutan jalan Ulim-Batu Mana-Dudat Desa Lassar.

"Kami Fraksi bangsa sejahtera meminta pemerintah daerah untuk segera membuat DED jalan tersebut sehingga bisa dilakukan pembangunan," tuturnya.

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved