Berita Belitung

Fraksi Granad Pilih Walkout Saat Paripurna Pengesahan Raperda APBD Perubahan 2022, Ini Alasannya  

Fraksi Gerakan Amanat Demokrat (Granad) memilih tak menghadiri Sidang Paripurna DPRD Belitung

Penulis: Adelina Nurmalitasari | Editor: Fery Laskari
posbelitung.co
Ketua Fraksi Granad DPRD Kabupaten Belitung Suherman, Rabu (14/9/2022). (Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari) 

POSBELITUNG.CO , BELITUNG - Fraksi Gerakan Amanat Demokrat (Granad) memilih tak menghadiri Sidang Paripurna DPRD Belitung. Sidang tersebut beragendakan pendapat akhir fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Belitung tahun anggaran, Rabu (14/9/2022).

Meski Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2022 ini berakhir dengan persetujuan enam fraksi, Fraksi Granad memilih walk out. Ketua Fraksi Granad Suherman mengatakan keputusan tak menghadiri rapat tersebut lantaran ketidakhadiran Bupati Belitung. 

"Salah satu alasan mendasar karena ketidakhadiran bupati. karena berdasarkan Perda Tatib nomor 1 tahun 2019 pasal 108,paripurna pengambilan keputusan harus dihadiri oleh bupati," katanya saat ditemui di ruang fraksi DPRD Kabupaten Belitung. 

"Mungkin ada alasan lain kenapa bupati pergi, bupati dengan alasannya, kami dengan alasannya, berbeda. Sekda pun tidak hadir juga sebagai ketua TAPD, tapi masing-masing kita punya sikap sendiri, menyampaikan pendapat sendiri dan itu diatur oleh peraturan perundang-undangan," tambah pria yang akrab disapa Awat ini.

Ia menegaskan, kalaupun seandainya menghadiri rapat, Fraksi Granad akan tetap abstain dan tidak bertanggung jawab atas keputusan pengesahan tersebut. Meski begitu, ia tetap menghormati pendapat fraksi lainnya. 

"Kami menghormati keputusan kawan-kawan untuk sepakat dan kawan-kawan harus menghormati kebijakan kami untuk tidak sepakat pada paripurna hari ini," ujarnya. 

Menurutnya, rapat paripurna pengambilan keputusan terkait anggaran perubahan APBD Kabupaten Belitung ini pun sangat penting, makanya harus dihadiri bupati. Apalagi sebelum paripurna berlangsung, Banmus telah menjadwalkan paripurna. 

"Setiap jadwal yang telah dijadwalkan per satu bulan sekali. Kita pun kalau di paripurna, anggota dewan tidak boleh hadir menitipkan absen, harus hadir secara fisik, wajib hadir secara fisik. Anggota dewan dan bupati pun wajib hadir, kalau seandainya ada peraturan lain, silakan tanyakan pada mereka," katanya. 

Disinggung mengenai keterlambatan sejumlah anggota dewan sehingga paripurna sempat ditunda karena tidak kuorum pada agenda rapat penting tersebut, Awat enggan memberikan banyak komentar. 

Selain alasan mempermasalahkan ketidakhadiran bupati dalam rapat tersebut, ia juga mempersoalkan pembahasan Raperda APBD perubahan yang tidak bisa berubah. 

"Pada kenyataan pembahasan itu kan mau membahas,menyetujui artinya dua sisi antara yang mengusulkan dan yang menerima usulan, bukan hanya dalam ranah menyetujui," katanya. ( Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari) 

 

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved