Berita Belitung

Nilai Pengadaan di Atas Rp200 Juta, Desa Diminta Laksanakan Mekanisme Lelang  

Pengadaan barang dan jasa di level pemerintahan desa terbagi menjadi dua macam yaitu secara swakelola dan penyedia.

Penulis: Dede Suhendar | Editor: Fery Laskari
Posbelitung.co/Dok
Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) BPMPDPKB Kabupaten Belitung Antonio Apriza 

POSBELITUNG.CO , BELITUNG -- Pengadaan barang dan jasa di level pemerintahan desa terbagi menjadi dua macam yaitu secara swakelola dan penyedia.

Dalam Peraturan Bupati ( Perbup) Belitung Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengadaan barang/jasa mengatur mekanisme penyedia terbagi menjadi tiga macam yaitu pembelian langsung, permintaan penawaran dan lelang.

Pembeda tiga jenis pengadaan tersebut satu di antaranya nilai kontrak mulai dari pembelian langsung nilai sampai Rp10 juta, permintaan penawaran nilainya di atas Rp10 sampai Rp200 juta dan lelang nilainya di atas Rp200 juta.

"Selain nilai pengadaan, memang dokumennya pun berbeda. Kalau lelang itu ada pengumuman, klatifikasi dan negosiasi tapi lebih sederhana dibandingkan lelang pemda," ujar Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Kabupaten Belitung Antonio Apriza, Rabu (14/9/2022).

Ia tak menampik, kebanyakan desa di Belitung pada saat pengadaan barang dan desa menyebutkan swakelola padahal pada pelaksanaan di lapangan terdapat penyedia.

Seharusnya, jika pemerintah desa menginginkan pelaksanaan melalui penyedia, maka mekanismenya harus dilaksanakan.

Pada prinsipnya pengadaan barang dan jasa di tingkat desa dilakukan secara swakelola, melibatkan masyarakat setempat.

Harapannya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten beredar di desa masing-masing, mempertimbangkan kompleksitas dari pekerjaan tersebut.

Jika suatu pekerjaan dianggap masih bisa dilakukan tenaga kerja setempat, tersedianya alat dan bahan walaupun nilainya di atas Rp200 juta bisa dikerjakan secara swakelola.

Tapi kalau pekerjaannya kompleks, butuh alat, bahan dan tenaga kerja khusus, itu harus melalui metode penyedia.

"Memang dalam Perbup Nomor 4 Tahun 2020 itu bahasanya tidak mengunci seperti pemda misalnya nilai Rp200 juta harus lelang. Karena selama masih bisa dikerjakan secara swakelola diutamakan itu," katanya.

Ia menjelaskan pelaksanaan swakelola penekanannya pada Pelaksana Kegiatan (PK) yang dijabat Kasi atau Kaur dan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) yang terdiri dari perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat.

Kemudian, dalam pelaksanaannya pengadaan yang bertugas membeli barang, peralatan hingga pengajuan pencairan anggaran dilakukan PK dan TPK.

"Jadi mereka yang aktif jika pekerjaan itu membutuhkan sesuatu," katanya. ( Posbelitung.co/Dede S)
 
 

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved