Berita Belitung

RDP Komisi III DPRD dan Dinkes Kabupaten Belitung, Vina: Kita Minta Staf Dinkes Pahami SOP

Staf Dinkes sudah bisa bergerak walau tanpa harus ada diskresi atau disposisi dari Kadinkes saat masyarakat membutuhkan pelayanan segera.

Penulis: Tedja Pramana | Editor: Tedja Pramana
Posbelitung.co/tedja pramana
Kadinkes Kabupaten Belitung, Dian Farida bersama Plt Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P), Sri Agustini usai RDP di DPRD Kabupaten Belitung, Rabu (14/9/2022). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Komisi III DPRD Kabupaten Belitung minta Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Belitung memberikan arahan kepada stafnya agar memahami pola kerja Standar Operasional Prosedur (SOP) yang benar.

Dengan demikian staf Dinkes sudah bisa bergerak walau tanpa harus ada diskresi atau disposisi dari Kadinkes saat masyarakat membutuhkan pelayanan segera.

"Karena saat pandemi seperti ini, tidak ada waktu kalau harus rapat dulu, banyak korban berjatuhan bila tidak segera dilakukan tindakan pencegahan. Kita minta hal ini harus ada perbaikan di lingkungan Dinas Kesehatan," kata anggota Komisi III DPRD Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani  kepada Posbelitung.co usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kadinkes Kabupaten Belitung di DPRD Kabupaten Belitung, Rabu (14/9/2022).

Menurutnya, harus ada reward dan punishment terhadap pegawai di lingkungan Dinkes Kabupaten Belitung. Pegawai yang berprestasi berikan penghargaan, namun pegawai yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat berikan sanksi.

"Dari jatah 400 kegiatan fogging sejak Januari sampai Desember 2022, saat ini masih ada sisa 236 kegiatan. Kami minta dalam satu minggu buat laporan ke kami kegiatan dimana saja. Sampai akhir Desember harus dilakukan kegiatan. Jangan minta anggaran kalau tidak dihabiskan, kalau tidak dilakukan kegiatan untuk apa dianggarkan," kata Vina.

RDP yang dimulai pukul 15.00 WIB ini dihadiri anggota Komisi III DPRD Kabupaten Belitung yakni Vina Cristyn Ferani, Amirudin Supran dan Suherman. Hadir juga Kadinkes Kabupaten Belitung, Dian Farida, Plt Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P), Sri Agustini, Pengelola Program Demam Berdarah Dengue (DBD), Made dan Kasubag Umum, Aminah.

Dikatakan Vina, RDP digelar untuk mengevaluasi kinerja Dinkes Kesehatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai alasan penolakan dari Dinkes terhadap permintaan masyarakat untuk dilakukan fogging tidak tepat.

"Kami minta obat untuk fogging, tidak bisa alasannya foging harus dilakukan oleh tenaga kseshatan. Lalu kami minta tenaga kesehatan untuk melakukan fogging, tidak bisa juga alasannya tidak ada yang terjangkit DBD di wilayah itu," kata Vina.

Menurut Vina, bila logikanya harus ada korban dulu baru lakukan foging, untuk apa dianggarkan Rp5,199 miliar di Dinas Kesehatan, bahkan ada tambahan di ABT Rp315 juta untuk pencegahan penyakit menular dan tidak menular.

"Dalam rapat tadi disebutkan ada jatah 400 jatah untuk kegiatan fogging setahun 2022, itupun masih ada sisa 226 kegiatan. Kenapa kami minta satu untuk masyarakat tidak direspon, tidak ditanggapi. Saya sebagai wakil rakyat, mitra Dinkes tidak ditanggapi, bagaimana kalau ada orang kampung datang ke Dinkes minta dilakukan fogging, apa yang akan diberikan kepada mereka?" katanya.

Halaman
12
Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved