Berita Lokal

Segera Diberlakukan di Babel, Telat Bayar Pajak Dua Tahun Berturut-turut Kendaraan Dianggap Bodong

STNK yang mati dua tahun berturut-turut, nantinya dianggap sebagai kendaraan yang tak memiliki data "bodong"

Penulis: Khamelia CC | Editor: Khamelia
Satlantas Polres Ketapang
Ilustrasi membayar pajak kendaraan - Simak cara mudah memblokir STNK agar terhindar dari pajak progresif, tidak perlu ke Samsat. 

Ia memastikan, terkait wacana tersebut masih terus digodok, sebelum nantinya diberlakukan.

"Untuk seluruh masyarakat di Bangka Belitung khususnya pemilik kendaraan bermotor baik itu R2, R4, dan R6 agar selalu mentaati peraturan lalu lintas. Tetap jaga keselamatan dan tertib berlalu lintas di jalan raya," ajaknya.

Deddy juga mengajak seluruh masyarakat taat bayar pajak kendaraan bermotor untuk membantu pembangunan di Babel.

"Terakhr jangan lupa bayar pajak kendaraan yang anda gunakan sehingga Bangka Belitung ini bisa tumbuh pesat sesuai perkembangan zaman," harapnya.

Berikut isi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 

Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar:
permintaan pemilik Kendaraan Bermotor atau
pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor.

Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika:
Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan atau pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Tingkatkan pendapatan pajak

Aturan penghapusan data STNK karena pemilik tidak membayar pajak lima tahunan ditambah 2 tahun segera diimplementasikan.

Aturan itu sudah tertulis dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Apabila aturan tersebut dimulai, nantinya kendaraan yang mati pajak selama lima tahunan dan dua tahun akan dianggap bodong.

Aturan ini berlaku untuk meningkatkan tingkat pajak masyarakat dan memudahkan pemerintah melakukan pembangunan.

Menanggapi peraturan itu, Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan pun ikut berkomentar.

Menurut Edison, hendaknya pemerintah terkait memperhatikan apakah dengan tidak dilakukannya registrasi ulang karena unsur faktor lain seperti sengaja atau kelalaian.

Halaman
123
Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved