Berita Belitung

WBP Lapas Tanjungpandan Gembira Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Tak Ada Lagi Pembedaan

Riuh tepuk tangan warga binaan pemasyarakatan (WBP) mewarnai kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Penulis: Dede Suhendar | Editor: nurhayati
Dok/Lapas Kelas IIB Tanjungpandan
Kalapas Kelas IIB Tanjungpandan Romiwin Hutasoit memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pada Kamis (15/9/2022). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Riuh tepuk tangan warga binaan pemasyarakatan (WBP) mewarnai kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Tanjungpandan pada Kamis (15/9/2022).

Kalapas Kelas IIB Tanjungpandan Romiwin Hutasoit memberikan penjelasan tentang Undang-Undang baru di lingkup pemasyarakatan.

Ia menekankan meskipun WBP mendapat pemenuhan hak bersyarat, tetap harus mengikuti program yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Tanjungpandan dan tidak melakukan pelanggaran.

"Dengan disahkan undang-undang ini, menjadi angin segar dan semangat baru bagi seluruh WBP. Tidak ada lagi pembedaan, semua sama memiliki hak namun juga memiliki kewajiban yang sama," kata Romiwin melalui siaran rilis Lapas Kelas IIB Tanjungpandan.

Ia menambahkan Undang-Undang Pemasyarakatan adalah energi baru yang sangat dinantikan dalam proses pemasyarakatan agar dapat lebih optimal untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan.

Tujuannya memberikan jaminan hak bagi narapidana, meningkatkan kualitas pembinaan dan pembimbingan agar warga binaan menyadari atas kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidananya.

Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar dan baik, serta taat hukum dan bertanggung jawab.

"Kita harus sadari itu, bahwa rekan WBP yang menjalani pidana di Lapas ini tidak bisa diberikan pembeda dalam hal hak dan kewajiban. Ini problem yang akhirnya menjadikan lapas over kapasitas dan membuat situasi Lapas menjadi tidak kondusif," katanya.

Baca juga: Baznas Berikan Beasiswa Cendikia untuk 523 Pelajar, Begini Pesan Wali Kota Pangkalpinang

Baca juga: Segera Diberlakukan di Babel, Telat Bayar Pajak Dua Tahun Berturut-turut Kendaraan Dianggap Bodong

Baca juga: Anggota Dewan Tak Hadir, Rapat Paripurna Pengesahan Perubahan APBD Belitung 2022 Hampir Batal

Sementara itu, Kasi Binapi Giatja Lapas Kelas II B Tanjungpandan Hardiansyah menambahkan sosialisasi diselenggarakan dengan maksud memberikan pedoman pada masa peralihan dalam pelaksanaan pemenuhan hak bersyarat bagi narapidana, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Menurutnya aturan baru tersebut telah memenuhi hak-hak bersyarat bagi narapidana.

"Pemenuhan hak bersyarat bagi narapidana yang meliputi remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat," jelas Romiwin.

( Posbelitung.co/Dede Suhendar)

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved