Berita Belitung Timur

Penambang Demo di Kantor DPRD dan Bupati Belitung, Tuntut WPR dan CPCL

Para penambang timah mengatasnamakan  Aliansi Masyarakat Penambang melakukan aksi demo, Senin (19/9/2022)

Penulis: vine febriani | Editor: nurhayati
Penambang Demo di Kantor DPRD dan Bupati Belitung, Tuntut WPR dan CPCL - 20220919-penambang.jpg
Posbelitung.co/Vine Febriani
Penambang demo
Penambang Demo di Kantor DPRD dan Bupati Belitung, Tuntut WPR dan CPCL - 20220919-penambang-3.jpg
Posbelitung.co/Vine Febriani
Pihak kepolisian melakukan pengamanan saat aksi demi para penambang timah mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Penambang , Senin (19/9/2022) di halaman Kantor Bupati Belitung Timur
Penambang Demo di Kantor DPRD dan Bupati Belitung, Tuntut WPR dan CPCL - 20220919-penambang4.jpg
Posbelitung.co/Vine Febriani
Pihak kepolisian saat melakukan pengamanan aksi demo yang dilakukan para penambang timah mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Penambang, Senin (19/9/2022) di halaman Kantor Bupati Belitung Timur

Pada kesempatan itu Bupati Belitung Timur tidak dapat menghadiri aksi demo ini, sehingga penyampaian keputusan pemerintah diwakilkan oleh Sekda Belitung Timur, Ikhwan Fahrozi

Ikhwan Fahrozi mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat yang beraspirasi hari ini karena bupati berhalangan hadir, karena beliau sedang di rumah sakit.

"Bupati meminta saya untuk mewakilinya dalam mengampaikan sikap atau keputusan untuk penyampaian aspirasi hari ini," kata Ikhwan.

"Kami sudah menerima point-point yang diajukan oleh para penambang, dan juga kami sudah kordinasi langsung dengan Pj Gubernur terkait hal ini," kata Ikhwan Fahrozi.

Selanjutnya, sudah ada draft yang akan disampaikan bupati, namun kepada masyarakat penambang diharapkan bersabar, karena ada beberapa hal yang memang bukan wewenang Pemkab Belitung Timur.

Para penambang timah mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Penambang melakukan aksi demo, Senin (19/9/2022) di halaman Kantor Bupati Belitung Timur
Para penambang timah mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Penambang melakukan aksi demo, Senin (19/9/2022) di halaman Kantor Bupati Belitung Timur (Posbelitung.co/Vine Febriani)

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah memutuskan sikap dalam menindaklanjuti dan menanggapi penyampaian aspirasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya penambang  yang disuarakan Aliansi Masyarakat Penambang Kabupaten Belitung Timur.

Dengan itu bupati menyampaikan, bahwa pemda telah melakukan kordinasi dan mengirimkan surat kepada Direktur Jendral Minera Batubara Kementrian ESDM RI melaui surat nomor 600/05/384/DISPUTR/2022 Kabupaten Beltim.

Surat tersebut telah ditanggapi dengan surat nomor B317/MB.03/DJB.P/2022, tanggal 24 Agustus 2022 perihal tanggapan usulan perubahan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Belitung Timur dengan arahan, bahwa Pemda dapat berkordinasi dengan Gubernur Kepulauan Babel terkait usulan penetapan WPR.

Setelah itu, Pemda menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Pj. Gubernur dan melayangkan surat resmi nomor : 600/05/450/DISPUTR/2022 tanggal 12 September 2022 perihal usulan WPR Kabupaten Beltim seluas 911 hektar.

Selanjutnya, terkait dengan permohonan lokasi yang aman untuk dilakukan kegiatan pertambangan, pemda berupaya untuk mengajukan usulan kepada perusahaan-perusahaan pemegang IUP/izin legal, agar bisa berkolaborasi dan melakukan penambangan.

Terkait juga dengan pembelian BBM untuk operasional penambangan, pemda telah berkoordinasi dengan PT Pertamina wilayah Belitung, dan mengarahkan agar para penambang dapat memanfaatkan ketersediaan BBM non subsidi (pertamax dan dexlite serta non subsidi lainnya), serta tidak mengganggu kuota/pasokan BBM subsidi.

Berkenan dengan hal itu, agar dalam pembeliannya tetap memperhatikan kondisi antrian dilembaga penyalur, serta memanfaatkan stok/kuota yang ada di pertashop-pertashop yang tersebar di seluruh wilayah Beltim.

Pada prinsipnya, pemda mendukung usaha ekonomi masyarakat Kabupaten Beltim, namun tetap dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selebihnya, hal-hal yang diluar kewenangan pemda akan menjadi bahan koordinasi dan diskusi kebijakan ditingkat yang lebih tinggi.

( Posbelitung.co/Vine Febriani)

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved