Berita Pangkalpinang

Fenemona Anjal dan Gepeng Bikin Repot, Molen Sebut Pemkot Berupaya Meminimalisir Aktivitas PMKS

Oleh karena itu, kata Molen, pihaknya terus menangani masalah anjal-gepeng secara serius dan konsisten, serta berkelanjutan.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Novita
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil 

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil, mengakui kerepotan karena ada banyak anak jalanan (anjal) serta gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Pangkalpinang sejak beberapa bulan terakhir.

"Iya ini juga kita agak kerepotan (mengatasi fenomena anjal dan gepeng, red)," kata dia kepada Bangkapos.com, Senin (3/9/2022).

Lelaki yang akrab disapa Molen ini mengatakan, fenomena anjal dan gepeng ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Menurut dia, banyaknya masalah ini menandakan daerah tersebut sudah menuju menjadi kota besar.

Keberadaan ketiganya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Tentunya ini dapat menunjukan Kota Pangkalpinang menjadi trendsetter atau pencetus awal kota metropolis di Bangka Belitung, dengan banyaknya orang yang datang.

"Tapi ambil sisi positifnya saja, bahwa dengan fenomena yang timbul ini menandakan bahwa Kota Pangkalpinang ini menjadi trendsetter kota metropolis menuju kota yang ramai, menuju kota yang banyak dikunjungi," tutur Molen.

Sedangkan dari sisi lain, lanjut dia, keberadaan anjal dan gepeng sendiri di sejumlah ruas jalan tak dapat dipungkiri bisa menjadi berpotensi menjadi hambatan atau kendala bagi Kota Pangkalpinang untuk meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) Nindya. Saat ini, Kota Pangkalpinang menyandang predikat KLA Madya.

Oleh karena itu, pihaknya terus menangani masalah anjal-gepeng secara serius dan konsisten, serta berkelanjutan. Ini agar permasalahan PMKS (Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial) dapat berkurang, bahkan jika bisa nol kasus, bersih dari fenomena anjal dan gepeng.

"Ini harus terus kita sikapi agar tidak mengotori kota kita," ujarnya.

Pihaknya terus berupaya meminimalisir aktivitas PMKS di Kota Pangkalpinang. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, untuk terjun ke lapangan.

Kegiatan ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk meminimalisir aktivitas anjal dan gepeng. Sejauh ini, pihaknya masih mencari kebijakan untuk memberikan efek jera bagi para anjal dan gepeng.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan saat ini belum efektif. Padahal sanksi bagi orang yang melanggar peraturan tersebut adalah pidana kurungan pidana kurungan paling lama 10 hari dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.

"Sesuai aturannya saja, jangan sampai kita menerapkan sanksi yang ada, tapi melanggar aturan yang ada," pungkas Molen.

Tak Beri Efek Jera

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Khotaman Barka, menyebut, fenomena anjal dan gepeng masih ada sampai saat ini didominasi warga dari luar daerah yang sengaja datang ke Pangkalpinang untuk mengemis.

Halaman
123
Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved