Berita Pangkalpinang

Temukan Banyak Data Tumpang Tindih, Pemkot Pangkalpinang Verifikasi Ulang DTKS

Molen menginstruksikan Dinas Sosial melalui pekerja sosial masyarakat (PSM), lurah dan camat, untuk memverivikasi ulang di lapangan.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Novita
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil 

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Sekitar 65 ribu lebih Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Pangkalpinang mengalami overlapping atau tumpang tindih.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kembali mendata ulang warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tersebar di 42 kelurahan di Kota Pangkalpinang.

Pndataan ulang dilakukan pasca adanya temuan data warga miskin yang tidak mendapat bantuan, hingga tidak akuratnya data kemiskinan saat ini.

Diharapkan, dengan adanya pendataan ulang tersebut program bantuan yang diberikan pemerintah nantinya akan lebih tepat sasaran.

"Ini untuk menghindari data-data yang kurang akurat di masyarakat, maka kami melaksanakan verifikasi ulang terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS, red) kita, supaya orang-orang yang menerima bantuan itu tepat sasaran," kata Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil, kepada Bangkapos.com, Senin (3/10/2022).

Saat ini terdapat sekitar 65 ribu lebih data DTKS mengalami  tumpang tindih. Hal itu berdasarkan data yang diperoleh pihaknya saat terjun langsung bertemu masyarakat di lapangan.

Alhasil, banyak aduan dari masyarakat bahwa orang yang tidak berhak menerima bantuan akan tetapi tetap menerima bantuan. Hal itu lantaran data dari DTKS masyarakat yang sebelumnya masuk kategori kurang mampu. Sedangkan saat ini, kondisi perekonomian mereka sudah berubah masih tercatat pada data Kementerian Sosial.

"Overlapping (tumpang tindih, red) itu hampir 65 ribu lebih sudah. Ini kenapa? Karena ada masyarakat kita yang sudah punya mobil, punya rumah bagus itu, masih tercatat dan tidak bisa dihapus dari data Kementerian Sosial," jelas Molen.

Tak hanya itu, diakui dia, saat ini banyak masyarakat yang melakukan kamuflase identitas hanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal secara kondisi ekonomi, mereka sangat mampu, namun rela berbohong hanya demi uang dan bantuan. Sehingga banyak data yang rusak karena kamuflase tersebut.

Maka dari itu, pihaknya menginstruksikan Dinas Sosial melalui pekerja sosial masyarakat (PSM), lurah dan camat, untuk memverivikasi ulang di lapangan. Sehingga bantuan yang digelontorkan pemerintah nantinya memang tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Sekarang banyak kamuflase identitas. Susah kita untuk mencari orang yang tulus dan jujur. Banyak politik identitas, politisasi agama, polarisasi sosial," bebernya.

Oleh sebab itu, politikus PDI-P ini meminta masyarakat untuk tidak melakukan kamuflase identitas. Karena tindakan tersebut sama saja dengan mereka merampas hak orang lain.

Saat ini, banyak pihak yang siap membantu pemerintah kota untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Pangkalpinang. Mulai dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), perbankan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hingga badan usaha milik negara (BUMN), melalui dana CSR.

Molen mengimbau masyarakat untuk sadar diri, terutama mereka yang mungkin dirasa tidak layak lagi mendapat bantuan.

"Tolong data yang sebenar-benarnya, bantu kita dengan datang ke masyarakat kasih penjelasan. Memang masyarakat kita ini sulit. Kalau pas ada bantuan dia mengaku miskin, pas disebut miskin tidak mau," tandas Molen. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved