Berita Pangkalpinang

Terdata ada Sebanyak 2.939 Honorer di Pangkalpinang Hingga 30 September 2022

Maulan Aklil mengatakan, ribuan tenaga honorer itu tersebar di seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Tedja Pramana
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil 

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Hingga akhir pendataan pada 30 September 2022, terdata ada sebanyak 2.939 tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Data tenaga honorer tersebut sudah diumumkan melalui surat Pengumuman Nomor: 810/160/BKPSDMD/X/2022 Tentang Daftar Tenaga Non-ASN Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 yang diteken langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil pada hari ini, Selasa (4/10/2022).

Maulan Aklil mengatakan, ribuan tenaga honorer itu tersebar di seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Rinciannya sebanyak 27 orang tenaga honorer kategori II (THK-2) dan 2.912 orang pegawai Non-ASN.

"Sudah terdata sebanyak 2.939 orang tenaga honorer di Pemerintah Kota Pangkalpinang," kata dia kepada Bangkapos.com.

Molen sapaan akrab Maulan Aklil memaparkan, data tersebut saat ini sudah dilakukan uji publik. Bagi tenaga honorer yang memenuhi kriteria namun belum diusulkan dalam pendataan atau telah diusulkan pendataan namun belum memenuhi kelengkapan, dapat mengusulkan, mengkonfirmasi dan melengkapi data dan riwayat masa kerja.

Bagi masyarakat yang menemukan adanya ketidaksesuaian hasil pendataan, diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi atau aduan atas hasil pendataan mulai tanggal 4-14 Oktober 2022.

"Kita kembali lempar ke umum, nanti bagaimana tanggapannya. Kita kasih beberapa waktu, jadi bisa berkurang dan bisa menambah lagi jumlah itu (Tenaga honorer)," jelas Molen.

Sambung dia, data tersebut nantinya akan disampaikan kembali ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Data itu nantinya akan menjadi dasar pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan setelahnya.

Kebijakan itu mulai dari rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ataupun seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sehingga data tersebut masih akan diverifikasi kembali agar benar-benar valid.

"Dari data itu kan ada verifikasi kembali, apakah bisa berkurang bisa bertambah. Nanti masyarakat yang akan menilai, kira-kira ada salah dan kurangnya atau tidak," ujarnya.

Diakui politikus PDI-P ini, keberadaan tenaga honorer sendiri masih dibutuhkan di instansi pemerintah. Honorer sendiri sudah banyak berkiprah, dan tentu banyak kontribusi yang telah diberikan.

Bahkan dia tak menampik jika tidak ada tenaga honorer banyak pekerjaan yang terhambat. Dimana saat ini beberapa posisi PNS yang kosong dan diisi oleh tenaga honorer untuk diperbantukan.

"Kita berupaya kita sadari bahwa honorer ini menjadi dasar bantuan tenaga bagi PNS yang ada di Kota Pangkalpinang. Bahwa tenaga mereka memang sangat kita butuhkan, tanpa tenaga honorer saya rasa ini pekerjaan-pekerjaan kita agak terhambat," urainya.

Oleh karena itu Molen berharap, melalui pendataan ini tenaga honorer tidak sampai dihapuskan. Pihaknya menyarankan supaya data tenaga non-ASN diperbaiki dan dirapikan. Hal ini untuk meningkatkan status dan kesejahteraan para honorer.

Pemerintah kota sendiri sudah menyampaikan hal itu kepada Kemenpan-RB melalui rapat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) beberapa waktu lalu, dan hal itu berhasil karena didengar langsung oleh Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas.

"Alhamdulillah Kemenpan-RB sekarang adalah Pak Azwar Anas yang notabene selama seminggu saya ketemu di Bogor. Beliau langsung mengapresiasi dengan mengeluarkan kebijakan tidak menghapuskan tenaga honorer," kata Molen.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved