Berita Belitung Timur

Kemenag Beltim Sebut Pernikahan Siri Melanggar Hukum, Begini Kata Anwari  

Pernikahan siri atau pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggaran hukum oleh Kementerian Agama.

Penulis: vine febriani | Editor: Fery Laskari
posbelitung.co
Kasi Bimas Islam kemenag Belitung Timur, Anwari. (Posbelitung.co/Vine Febriani) 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Pernikahan siri atau pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggaran hukum oleh Kementerian Agama. Alasannya, pernikahan siri melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan.

" Pernikahan siri ini, merupakan hal yang ilegal, jadi kami tidak mendata pernikahan siri. Kami hanya mendata pernikahan yang terdaftar di KUA (kantor urusan agama -red)," kata Kasi Bimas Islam, Kemenag Belitung Timur (Beltim), Anwari kepada Posbelitung.co, Rabu (5/10/2022).

Tak hanya me nikah siri, ia juga menjelaskan tentang pernikahan usia di bawah umur. Sesuai UU Nomor 16/2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1/1974 tentang perkawinan, pemerintah telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Namun di lapangan, menurutnya masih ada pernikahan anak di bawah umur. Menanggapi hal ini, Anwari menegaskan, pihaknya telah mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Apabila masih ada pernikahan di bawah umur, maka ia pastikan catin sudah mendapatkan rekomendasi dari Pengadilan Agama setempat. 

“Pernikahan di bawah umur biasanya terjadi dalam kondisi darurat dan ini legal, tapi kami berani memastikan bahwa kami menikahkan catin setelah mendapatkan rekomendasi dari pengadilan agama,” tegasnya.

Anwari berharap, nikah siri dan menikah pada usia dini kalau bisa jangan sampai terjadi, karena hal itu akan sangat dirugikan kedepannya, terutama perempuan.

Perempuan hanya mendapat dampak negatif dari pernikahan siri begitu juga dengan pernikahan dini. Pertama, perempuan kehilangan hak mendapat perlindungan sebagai seorang istri karena statusnya tidak tercatat secara sah.

"Akibatnya, mereka rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, perempuan berisiko ditinggal suami tanpa menerima tunjangan," katanya. ( Posbelitung.co/Vine Febriani)

 

 

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved