Berita Kriminalitas

Mantan PPK Kasus Tipikor SMPN 8 Tanjungpandan Tidak Lagi Berstatus ASN

JI, PPK kasus dugaan tipikor Pengadaan Jasa Konsultasi pembuatan Studi Kelayakan dan DED SMP Negeri 8 Tanjungpandan sudah mengajukan pensiun dini.

Penulis: Disa Aryandi | Editor: Novita
IST/Dokumentasi Kejari Belitung
Tim JPU Seksi Pidsus Kejari Belitung menitipkan tersangka JI ke Lapas Kelas IIB Tanjungpandan pada Selasa (1/11/2022). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kasus dugaan tipikor Pengadaan Jasa Konsultasi pembuatan Studi Kelayakan dan Detail Engineering Design (DED) SMP Negeri 8 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berinisial JI, sudah tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Belitung.

JI yang merupakan warga asal Belitung, disebut telah mengajukan pensiun sebelum menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Belitung.

"Yang bersangkutan sudah pensiun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2022. SK pensiunnya juga sudah keluar," kata Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung KA Azhamie, ketika dikonfirmasi Posbelitung.co, Selasa (1/11/2022).

Alasan JI mengajukan pensiun dini adalah atas permintaan sendiri.

"Alasan pensiun kemarin atas pemintaan sendiri," sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) Seksi Pidana Khusus, Kejari Belitung akhirnya menahan pria berinisial JI berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kejari Belitung Nomor Print-821/L.9.12/ Ft.1/11/2022, pada Selasa (1/11/2022).

Tersangka JI sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perkara dugaan tipikor Pengadaan Jasa Konsultasi pembuatan Study Kelayakan dan Detail Engineering Desain (DED) unit sekolah baru SMPN 8 Tanjungpandan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020.

Dugaan tipikor tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp134.000.000.

"Selanjutnya dilakukan penahanan rutan oleh Penuntut Umum di Lapas Kelas IIB Tanjungpandan selama 20 hari ke depan. Sebelumnya juga dilakukan pemeriksaan kesehatan tersangka," jelas Kasi Intelejen Kejari Belitung, MTR Anggoro.

Ia menambahkan, sebelumnya Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Belitung telah menyerahkan tersangka pertama berisial IS dan barang bukti atau tahap dua pada pada Senin (31/10/2022) lalu.

Tersangka IS merupakan pihak konsultan dalam kegiatan pengadaan Jasa Konsultasi Pembuatan Study Kelayakan dan Detail Engineering Desain (DED) unit Sekolah baru SMPN 8 Tanjungpandan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020.

Sebelumnya, IS sempat buron dan berhasil diamankan oleh Tim Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Belitung dengan dibantu Tim Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung RI.

Sebab, setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak empat kali yaitu tanggal 26 September 2022, tanggal 3 Oktober 2022, tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 4 tanggal 24 Oktober 2022, tersangka IS tidak memenuhi panggilan tersebut;

"Tersangka IS diamankan di kediamannya yang beralamat di Kota Bandung Jawa Barat," kata Anggoro.

Baca juga: Kejari Belitung Akhirnya Tahan Mantan PPK Kasus Dugaan Tipikor SMPN 8 Tanjungpandan

Setelah diamankan, tersangka IS juga sempat dilakukan pemeriksaan dan perawatan kesehatan oleh Tim Penyidik di RS Adhyaksa Ceger, Jakarta, sebelum diterbangkan ke Belitung pada Sabtu (29/10/2022) lalu.

"Dalam kasus ini juga telah ada pengembalian kerugian negara sebesar Rp55.000.000 yang dititipkan ke rekening penitipan atas nama Kejaksaan Negeri Belitung," kata Anggoro.

Kedua tersangka, lanjutnya, disangkakan melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Tim Tabur Kejagung dan Kejari Belitung Tangkap DPO Koruptor Pembangunan SMPN 8 Tanjungpandan

Kemudian, Subsidair Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ( Posbelitung.co/Disa Aryandi)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved