Berita Pangkalpinang

SPSI Babel Prediksi Kenaikan UMP 2023 Tak Akan Sampai 10 Persen, Disnaker Tunggu Data dari Kemnaker

Ketua SPSI Bangka Belitung Darusman mengatakan kenaikan UMP sudah sepatutnya dilakukan oleh pemerintah.

Penulis: Novita CC | Editor: Novita
KONTAN/MURADI
Ilustrasi upah tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan penetapan upah minimum 2023 akan lebih tinggi dari penetapan upah tahun 2022 ini. 

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI) Bangka Belitung Darusman mengatakan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sudah sepatutnya dilakukan oleh pemerintah.

Pasalnya, kenaikan inflasi Bangka Belitung terbilang tinggi yang mencapai 6 persen. Ditambah lagi, kenaikan harga BBM yang memicu bahan pokok ikut melambung.

"Naik itu sudah sepatutnya. Kalau tidak naik, maka akan kita kawal terus," ucap Darusman kepada Bangkapos.com Rabu (9/11/2022) siang.

Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan  memastikan penetapan upah minimum (UM) akan lebih tinggi dari penetapan upah tahun ini. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021, upah minimum dihitung dengan memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

Namun Darusman menilai, kenaikan tersebut sejatinya tidak akan mencapai 10 persen jika pemerintah tetap menggunakan formula PP 36 Tahun 2021.

Pasalnya dalam PP tersebut, kenaikan UMP dilakukan dengan rumus batas atas dan bawah upah minimum wilayah bersangkutan.

Sehingga, kenaikan UMP maksimal sebesar 2 persen saja jika tetap mengacu rumusan PP 36 Tahun 2021 itu.

Darusman mencontohkan, ketika pemerintah masih menggunakan PP 78 Tahun 2016 dalam penentuan UMP, kenaikan UMP di suatu daerah bahkan mencapai 10 persen.

Namun sejak berlakunya UU Omnibus Law atau PP 36 Tahun 2021 dalam formula penetapan UMP pada 2020 lalu, sudah dua tahun ini UMP Bangka Belitung stagnan.

"Kita bukan mencari kepuasan, namun kita realistis terhadap kondisi yang ada, semua harga naik. Kita sudah dua tahun ini UMP tidak naik, kalau naik pun itu sedikit sekali," bebernya.

Kata Darusman, pihaknya memahami kelangsungan perusahaan juga jadi pertimbangan kenaikan UMP. Namun di sisi lain, kelangsungan perusahaan itu juga harus ditopang dengan kesejahteraan buruh.

"Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memberikan gambaran apapun, semua kenaikan UMP tergantung dari kementerian pusat," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pada intinya SPSI Babel mendesak pemerintah agar tidak lagi menggunakan PP 36 dan menggantinya dengan PP 78 Tahun 2016 dalam penetapan UMP.

"Kita tolak UU Omnibus Law, itu tidak pro terhadap rakyat kecil itu, kita akan kawal terus untuk kesejahteraan buruh," tegasnya.

Halaman
123
Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved