Berita Belitung

Ketua Umum Apkasindo Usulkan Insentif bagi Petani Sawit yang Telah Kantongi Sertifikat ISPO

Ketua Umum Apkasindo Dr Gulat ME Manurung pesimis kewajiban ISPO petani pada 2025 nanti dapat terealisasi seluruhnya.

Penulis: Edwardi | Editor: Novita
Bangkapos.com/Edwardi
Kegiatan FGD Sertifikasi ISPO bagi petani kelapa sawit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Hotel Grand Hatika Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Jumat (11/11/2022). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) terus mendorong percepatan program Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) kepada para petani kelapa sawit rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Grand Hatika Tanjungpandan Belitung, Kamis (10/11/2022) - Jumat (11/11/2022).

Ketua Umum Apkasindo Dr Gulat ME Manurung pun mengusulkan adanya insentif bagi petani kelapa sawit yang telah mengantongi Sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Seharusnya ada insensif bagi yang sudah mendapatkan sertifikasi ISPO. Misalnya, setidaknya harga TBS kelapa sawit petani yang sudah ada Sertifikat ISPO harus lebih mahal dibeli pabrik kelapa sawit (PKS) dibandingkan yang belum ISPO," kata Gulat saat ditemui usai kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sertifikasi ISPO bagi petani kelapa sawit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Hotel Grand Hatika Tanjungpandan Belitung, Jumat (11/11/2022).

Menurutnya, jika harga TBS kelapa sawit yang sudah bersertifikat ISPO memiliki harga yang sama dengan TBS belum bersertifikat ISPO, akan membuat program sertifikasi ISPO ini kurang menarik bagi petani.

"Harga TBS masih di bawah HPP (Harga Pokok Produksi), harga pupuk naik sampai 300 persen, sawit petani masih terjebak dalam kawasan hutan, kebun petani masih 10 persen yang sudah SHM. Disuruh pula wajib ISPO, kan ini enggak benar. Ibarat kereta api, gerbong kereta api sudah dibeli tapi relnya masih belum direncanakan," jelasnya.

Dia melanjutkan, syarat untuk memiliki sertifikasi ISPO adalah lahan kebun harus bersertifikat. Sementara itu, dari 6,87 juta hektare lahan petani, maksimal baru 10 persen yang sudah memiliki sertifikat.

Faktanya, sawit petani tersebut paling tidak 25 persen masih terjebak dalam kawasan hutan.

Kemudian, pendanaan sertifikasi ISPO yang cukup lumayan serta sumber dana dari BPDPKS, juga dinilai sulit didapatkan.

"Kendala yang lain ialah pendampingan dan edukasi soal ISPO juga masih minim bagi petani (KUD/Poktan), di mana sosialisasi yang ada dinilai masih hanya sekadar seremonial," imbuhnya.

Adapun kendala syarat ISPO pada petani lainnya, yakni penggunaan bibit ilegitim, serta pencatatan administrasi yang sama sekali tidak pernah dilakukan petani.

Gulat pesimis kewajiban ISPO petani pada 2025 nanti dapat terealisasi seluruhnya.

Hingga saat ini progres ISPO pada petani sawit masih sangat rendah. Dari data yang dimiliki, capaian sertifikasi ISPO pada petani per April 2022 baru 0,4 persen dari total luasan lahan di asosiasi petani sawit sebanyak 22.036,2 hektare.

"Dari data baru 22.000-an hektare atau 0,4 persen. Mustahil 2025 bisa 100 persen. Harus cepat pemerintah mengantisipasi. Dengan cara membuat skala prioritas hambatan utama," ujarnya.

Selain itu, untuk mendukung ISPO di tingkat petani, Gulat berharap agar pendanaan harus benar-benar didukung penuh dan dipermudah oleh BPDPKS.

Halaman
12
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved