berita pangkalpinang

UMP 2023 Naik 7,15 Persen, SPSI Babel Desak Pemerintah Awasi Ketat Penerapannya

Bila tidak dilakukan pengawasan dalam penerapan UMP 2023, khawatir tidak seluruh pekerja menerima upah sebesar yang ditetapkan tersebut.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Tedja Pramana
ist
Ketua SPSI Bangka Belitung, Darusman 

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Upah minimum provinsi (UMP) Bangka Belitung Tahun 2023 naik sebesar 7,15 persen dari UMP tahun 2022 menjadi Rp3.498.479. 

Hal ini ditetapkan Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin dikutip dari akun instagram @bangkabelitung_info.

Dengan telah ditetapkan UMP 2023, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka Belitung (Babel), Darusman meminta agar pemerintah provinsi yakni Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam penerapan UMP 2023 ini.

"Pemerintah sudah belum melakukan pengawasan secara ketat agar produk pemerintah yang ditandatangan gubernur itu ditaati dan dipatuhi oleh semua pihak. Jadi diawasi berapa pun UMP besarnya," kata Darusman, Minggu (27/11/2022).

Menurutnya, bila tidak dilakukan pengawasan dalam penerapan UMP 2023, khawatir tidak seluruh pekerja menerima upah sebesar yang ditetapkan tersebut.

"Jadi bukan UMP saja, tapi bagaimana pemerintah mampu menyakinkan pengusaha, agar pengusaha betul-betul dengan keluarnya SK itu, perintah  yang dilaksanakan, diedukasi," ingatnya.

Bahkan tak hanya pemprov, Darusman mendorong pemerintah kabupaten mesti ikut adil dalam mendorong perusahaan yang beroperasi di areanya menerapkan UMP.

"Kepala daerah harus mendukung, tidak hanya gubernur. Bupati-bupati itu harus paham, tidak pernah ada statment mereka, narasi itu perlu," katanya.

Soal besaran UMP 2023, SPSI Babel menyetujui karena sudah ditetapkan dengan Permenaker No 18 Tahun 2022.

"Harapan kami sebetulnya di atas itu, di atas 7,15 persen naiknya, tapi pemerintah sudah memutuskan, kita mau ngomong apa," katanya.

Kedati begitu, dia mengingatkan pemerintah harus bisa mendorong perusahaan dalam menerapkan struktur dan skala upah (SUSU).

"Kalau berbicara sejahtera, UMP tidak akan menyejahterakan, UMP itu perlindungan agar upah tidak jatuh di bawah itu kepada mereka yang bekerja sebelum satu tahun. 

Skala upah yang penting itu karena meningkatkan produktivitas, senioritas seseorang dihargai," katanya 

Pemprov Bakal Sosialisasikan

Halaman
12
Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved