Berita Belitung

DPRD Belitung Bentuk Pansus Atas Polemik Hak Guna Usaha Perusahaan Perkebunan Sawit

Ketua DPRD Kabupaten Belitung Ansori mengatakan pihaknya akan membentuk panitia khusus (pansus) atas polemik hak guna usaha (HGU) perusahaan

Penulis: Adelina Nurmalitasari | Editor: Khamelia
Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari
Suasana RDP Permasalahan HGU Foresta di Ruang Banmus DPRD Belitung, Senin (5/12/2022). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Ketua DPRD Kabupaten Belitung Ansori mengatakan pihaknya akan membentuk panitia khusus (pansus) atas polemik hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan sawit PT Foresta di Kecamatan Membalong.

Keputusan ini diambil setelah agenda rapat dengar pendapat (RDP) yang mempertemukan kepala desa dan lembaga adat melayu, pihak perusahaan, juga pihak terkait dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta ATR/BPN Belitung belum menemukan kejelasan. 

"Banyak hal yang membingungkan, maka perlu didorong melalui pansus. Harapannya agar clear dan tuntutan masyarakat dapat terpenuhi," katanya seusai rapat mengenai permasalahan HGU perusahaan sawit yang berlangsung di Ruang Banmus DPRD Belitung, Senin (5/12/2022). 

Dalam pertemuan tersebut, kepala desa di Kecamatan Membalong yang diwakili oleh Kepala Desa Simpang Rusa Ardi Yusuf menyampaikan keluhan dan tuntutan atas perusahaan perkebunan sawit itu. 

Ada lima tuntutan yang diutarakan yakni mengenai kejelasan luas lahan yang dikelola perusahaan, tahun berakhir HGU, menuntut plasma yang belum diterima, pemberian fasilitas bagi warga desa tempat perkebunan, hingga mempertanyakan CSR perusahaan yang belum diterima desa. 

Ia menjelaskan, pembukaan lahan perkebunan sawit dilakukan di tahun 1993 atas izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan saat itu, seluas 17 ribu hektare di Kecamatan Membalong. Namun hingga 29 tahun berjalan, enam desa tempat perusahaan berlokasi tak mengetahui berapa luasan lahan yang dikelola. 

"Kami tidak mengetahui berapa luas HGU mereka dan kapan berakhir HGU mereka," ucapnya. 

Menjawab ini, Kepala ATR/BPN Kabupaten Belitung Agustinus W. Sahetapy mengatakan mengenai HGU di Kecamatan Membalong ada 64 sertifikat. Khusus PT Foresta telah diterbitkan tiga sertifikat. 

Sertifikat pertama luasan lahannya sekitar seribu hektare yang berlaku hingga 2046, lantaran perizinannya baru terbit di 2005. Kemudian sertifikat kedua luasannya 4 ribu hektare yang berlaku sampai 2036 dan sertifikat ketiga luasnya sekitar 5 ribu hektare yang berlalu sampai 2040. Artinya, berdasarkan data tersebut luasan lahan HGU yang dikelola perusahaan sekitar 10 ribu hektare. 

"Di kami data sementara yang bisa disampaikan, karena tidak semua data bisa boleh disampaikan di depan publik. Ada ketentuan kami, ada hal-hal krusial tidak boleh disampaikan," katanya. 

Manajer PT Foresta, Sugeng membenarkan yang disampaikan oleh ATR/BPN terkait luasan lahan dan masa berlaku HGU. 

"Memang benar luasan yang kami terima 17 ribu, yang sejarahnya dibuka tahun 1993," katanya. 

Dalam diskusi yang berlangsung alot ini, lantas memunculkan pertanyaan mengenai perizinan HGU yang baru keluar di tahun 2005 sedangkan pengelolaan lahan dari tahun 1993. Hal ini berimbas pada aturan plasma bagi perusahaan yang masuk dalam tuntutan. 

Jika operasional perusahaan dilakukan dari tahun 1993, perusahaan dikenakan aturan Permentan tahun 1998 bahwa plasma 20 persen tidak diwajibkan, tapi bisa digantikan dalam bentuk lain sebagai perhatian kepada masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved