Dinilai Profesional dalam Bekerja, Jokowi Diminta Pertahankan Sri Mulyani

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Research on Ethics Economics and Democracy (Creed), Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, masih dibutuhkan di tengah tantangan isu krisis global tahun 2023 yang dialami beberapa negara global.

Yoseph melihat Sri Mulyani menteri yang memiliki kualifikasi kompeten dan profesional dalam bekerja di kabinet dan harus dipertahankan.

"Sri Mulyani mampu meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi pajak dengan memperluas layanan pelaporan pajak (SPT Tahunan) melalui e-filing dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak," ucapnya saat dihubungi Tribun Network, Senin (9/1/2023).

Apalagi saat ini RI sedang dalam fase pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Menurut Yoseph, Sri Mulyani masih dibutuhkan di tengah tantangan isu krisis global tahun 2023 yang dialami beberapa negara global.

"Fakta empirik Sri Mulyani adalah menteri yang memiliki segudang prestasi, tentu kita ingat akhir 2021 lalu Sri Mulyani sempat diminta dipecat oleh Pimpinan MPR Fadel Muhamad terkait anggaran di lembaga MPR namun tetap dipertahankan oleh Presiden Jokowi," jelas dia.

Sri Mulyani bahkan beberapa kali menerima penghargaan di kancah dunia karena kebijakan yang baik selama menjadi Menteri Keuangan.

"Beliau sering dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia," imbuh Yoseph.

Selama menjabat di Bank Dunia, Sri Mulyani juga mampu menerbitkan laporan tentang bagaimana kesenjangan dalam partisipasi angkatan kerja perempuan menyebabkan hilangnya pendapatan setara dengan seperempat dari PDB di Timur Tengah.

Terbaru Sri Mulyani menempati peringkat ke-47 dari 100 perempuan yang dinilai berpengaruh di dunia berdasarkan laporan Forbes.

Capaian ini tidak terlepas dari kesuksesan Sri Mulyani dalam mereformasi pembangunan keuangan hingga kesuksesan capaian Presidensi G20 Indonesia.

Diketahui, awal tahun 2023 menguat kembali isu rencana reshuffle alias kocok ulang Kabinet Indonesia Maju.

Presiden Jokowi merespons isu reshuffle yang beberapa kali muncul, terutama berkaitan dengan menteri dari Partai NasDem.

Ihwal reshuffle Kabinet adalah hak penuh prerogatif Presiden Jokowi dalam memilih pembantunya di Kabinet, terlepas ada beberapa menteri yang akan dirombak dari koalisi partai pendukung pemerintah.

Presiden Jokowi pasti memperhitungkan ditengah awal tahun politik ini, apakah masih memiliki satu visi dan misi dalam kinerja daripada diganggu soal dukungan Capres Pemilu 2024.

Dipanggil ke Istana

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat diundang ke Istana Negara di tengah isu reshuffle.

Tidak diketahui pasti maksud kedatangan Menkeu Sri Mulyani tersebut.

Namun seusai pertemuan di Istana, Sri Mulayani mengutarakan bahwa ada pembahasan mengenai Peraturan Menteri Keuangan tentang pajak natura.

Sri Mulyani menyatakan PMK mengenai pajak terhadap fasilitas maupun kenikmatan yang diterima bos perusahaan dari kanto itu akan diformulasikan.

"Saya juga sudah mendengar banyak feedback mengenai hal itu. Nanti, kita koordinasikan supaya bisa mendapatkan peraturan yang baik," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (6/1/2023).

"Adil, yang paling penting dituju bukan dari natura yang kecil-kecil atau merupakan bagian dari kompensasi yang diterima karyawan," katanya lagi.

Sri Mulyani juga menyatakan sudah menerima banyak masukan soal rumusan aturan pajak tersebut.

Sri Mulyani mengungkapkan, peraturan mengenai pajak natura saat ini masih dibahas dengan sejumlah kementerian dan lembaga tekait.

Tujuannya supaya memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam penarikan pajak.

"Nanti, kita akan formulasikan yang jelas supaya memberikan kepastian dan keamanan terutama," ujar
Sri Mulyani.

(Tribun Network/Reynas Abdila)