Ketua Persibel Sayangkan Pembekuan Liga 2 dan Liga 3

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Ketua Umum Persatuan Sepakbola Indonesia Belitung (Persibel), Mirza Dallyodi sangat menyayangkan jika pelaksanaan Liga 2 dan 3 dihentikan.

Sebab tanpa penyelenggaraan event bergengsi tersebut akan berdampak pada perkembangan sepakbola Indonesia terutama karir para pemain.

"Sangat disayangkan sekali tapi kembali lagi itu keputusan PSSI pusat," katanya kepada posbelitung.co pada Senin (16/1/2023).

Menurutnya, Liga 3 termasuk salah satu event bergengsi di kalangan pecinta sepakbola di Belitung.

Terbukti pada penyelenggaraan seleksi klub Liga 3 wilayah Babel tersebut, sempat menarik euforia bagi masyarakat Belitung.

Meskipun demikian, Mirza berharap Askab PSSI Belitung tetap bisa menyelenggarakan event maupun program pembinaan.

"Memang serba salah kalau bicara sepakbola di Belitung ini. Orang senang dengan sepakbola ini tapi siapa yang berani mengelolanya karena butuh biaya yang tidak sedikit," katanya.

Oleh sebab itu, politisi yang sekarang duduk di kursi Komisi III DPRD Kabupaten Belitung itu berinisiatif menyusun peraturan daerah (perda) tentang pemberdayaan seniman dan olahraga pada tahun 2023.

Dirinya berharap para mantan pemain ataupun wasit yang ingin mendapatkan lisensi dapat dibantu dengan dukungan anggaran dari pemda.

"Misalnya kemarin ada lolos liga 3, itu pelatihnya harus berlisensi tertentu, kemarin kami sempat menyewa. Makanya itu perlu demi kemajuan sepakbola kita," katanya.

Punya Latar Belakang Sepakbola

Nama-nama bakal calon yang akan bertarung pada KLB PSSI mulai bermunculan seperti Erick Tohir dan La Nyala Mataliti.

Mirza menilai, dua nama tersebut tentunya memiliki latar belakang sepakbola dan termasuk memiliki kapabilitas di bidang apapun.

"Kami berharap ketua umum nanti yang mampu membangun struktur sampai ke level bawah," katanya.

Mirza berharap ketua terpilih nantinya mampu merealisasikan program tidak hanya di level pusat.

Tapi juga menyentuh sampai pada level askab provinsi maupun kabupaten seluruh Indonesia.

Ditambah adanya punishment bagi pengurus dalam menjalankan program kerja.

"Karena tidak lucu kalau sudah di SK kan selama dua tahun tapi tidak ada program kerja. Karena setelah menerima SK itu kita harus segera rapat kerja, kalau untuk organisasi bergerak," katanya.

(posbelitung.co/dede s)