Berita Belitung

Bupati dan Ketua DPRD Beltim Setuju Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun, Asalkan Ada Pengawasan Ketat

Revisi UU Desa bisa berjalan selama pelaksanaannya sejalan dengan aturan-aturan terkait dengan masa jabatan kepala desa.

Penulis: Bryan Bimantoro | Editor: Tedja Pramana
Posbelitung.co/Bryan Bimantoro
Bupati Belitung Timur, Burhanudin 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Tuntutan kepala desa se-Indonesia yang ingin DPR RI merevisi masa jabatan dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang semula enam tahun menjadi sembilan tahun menjadi sorotan berbagai pihak.

Bupati Belitung Timur, Burhanudin mengatakan, dalam mengambil sebuah keputusan pemerintah pasti berlandaskan proses kajian dan evaluasi yang mempertimbangkan mekanisme pelaksanaan pembangunan di desa. 

Karena itu dia memandang bahwa revisi UU Desa bisa berjalan selama pelaksanaannya sejalan dengan aturan-aturan terkait dengan masa jabatan kepala desa.

"Karena di UU nomor 25 tentang SPPN mengatur tentang penyusunan RPJMDes setiap lima tahun sekali. Jadi harus ada korelasi antara peraturan-peraturan yang ada," kata Burhanudin kepada posbelitung.co, Jumat (20/1/2023).

Politisi Golkar itu bilang masa jabatan enam tahun menurutnya memang kurang, terlebih di lingkup desa. Karena pada tahun pertama dan kedua adalah masa adaptasi dari sang kepala desa terhadap berbagai regulasi dan kebijakan-kebijakan yang ada.

Di Beltim sendiri dia mengatakan sejauh ini pelaksanaan tugas kepala desa cukup baik. Namun dia mengingatkan para kepala desa agar jangan terlena dan terus perbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat.

"Penduduk kita cuma 128 ribu, 7 kecamatan, 39 desa. Dengan SDA yang ada, pemikiran yang visioner dari para kades pasti kita bisa maju," kata Burhanudin.

Senada, Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja juga mengatakan masa jabatan kades menjadi sembilan tahun tidak jadi masalah. Karena kades merupakan orang yang harus hapal dan paham seluk beluk warganya bahkan di tempat terkecil.

"Namun, yang perlu diingat adalah bagaimana waktu sembilan tahun ini dipakai maksimal untuk menyejahterakan masyarakat desanya. Harus ada evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap kinerja mereka secara berkala," kata politisi PDIP itu.

Dia minta agar tuntutan kades ini jadi momen perbaikan kinerja para kades apalagi saat ini PPKM sudah tidak diberlakukan dan pandemi sudah berlalu.

Dalam hal ini juga dia ingin agar disiapkan mekanisme jika kinerja kades tersebut buruk di tengah masa jabatan bagaimana prosedur penggantiannya.

"Karena kasihan warga dan rakyat kalau dipimpin selama sembilan tahun oleh orang yang tidak bisa bekerja. Jadi harus ada juga regulasi yang mengatur hal tersebut," katanya.

( Posbelitung.co/Bryan Bimantoro)

 

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved