Breaking News:

Berita Belitung

KPU Kabupaten Belitung Hadapi Tahapan Strategis Pemilu Serentak 2024, Berikut Persiapannya

Memasuki 2023 tentunya banyak agenda strategis yang akan dilaksanakan KPU selaku penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan.

Penulis: Dede Suhendar | Editor: M Ismunadi
Dokuemntasi KPU Kabupaten Belitung
Ketua KPU Kabupaten Belitung, Soni Kurniawan. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 hanya menyisakan kurun waktu satu tahun waktu.

Memasuki 2023 tentunya banyak agenda strategis yang akan dilaksanakan KPU selaku penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan.

Berdasarkan tahapan dan jadwal, pendaftran calon legeslatif, calon presiden hingga kampanye beririsan akan menguras tenaga, waktu maupun pikiran khususnya penyelenggara.

Bagaimana kesiapan KPU Kabupaten Belitung menghadapi tahapan tersebut, berikut wawancara eksklusif Ketua KPU Kabupaten Belitung Soni Kurniawan pada Sabtu (21/1/2023).

P: Bagaimana jalannya rangkaian Pemilu Serentak 2024 sampai hari ini?
J: Sementara ini masih memasuki tahapan pencalonan DPD. Walaupun menjadi kewenangan provinsi, tapi KPU kabupaten dan kota menerima tugas verifikasi administrasi kemarin dan nanti dilanjutkan verifikasi perbaikan.
Nanti juga akan melakukan verifikasi faktual keanggotan, dukungan minimal yang diserahkan anggota.
Hasilnya tetap akan diserahkan kepada KPU provinsi untuk menetapkan apakah memenuhi syarat atau tidak.

P: Setelah pencalonan DPD tahapan apalagi yang paling terdekat?
J: Nanti di bulan April 2023 sudah memasuki tahapan pencalonan anggota legeslatif. Walaupun kami masih menunggu sistem.Pemilu apakah proporsional terbuka suara terbanyak atau tertutup coblos partai nomor urut tapi tidak mempengaruhi tahapan.
Agenda tahapan diproses pencalonan tidak ada yang berubah walaupun masih menunggu.

Ketua KPU Kabupaten Belitung, Soni Kurniawan.
Ketua KPU Kabupaten Belitung, Soni Kurniawan. (Dokumentasi KPU Kabupaten Belitung)

P: Tahapan apa saja yang paling strategis sepanjang 2023 nanti?
J: Masa kampanye dimulai memang agak jauh di Nopember 2023 berbarengan setelah.penetapan daftar calon tetap legeslatif. Oktober 2023 juga ada persiapan pencalonan Presiden.
Jadi keserentakannya akan terlihat pada pelaksanaan masa kampanye antara Pileg dan Pilpres.

P: Melihat agenda serentak tersebut, bagaimana kesiapan KPU Kabupaten Belitung?
J: Untuk Kabupaten Belitung untuk pelaksanaan agenda selalu ada jadwal awal dan jadwal akhir. Sampai dengan hari ini setiap tahapan yang dilaksanakan selalu kami patuhi. Karena setiap pelaksanaan agenda, kami didukung oleh peraturan KPU dan juga keputusan maupun edaran yang sifatnya menambahkan secara teknis. Jadi kolaborasi PKPU, surat keputusan dan edaran itulah yang menjadi pedoman kami.

P: Bagaimana sinergi dengan stakeholder tertutama Bawaslu?
J: Bawaslu juga dengan metode penecagahan yang mereka terapkan, setiap awal pelaksanaan tahapan selalu berkoordinasi baik silaturahmi, koordinasi maupun tertulis. Itu kami anggap menjadi upaya sinergi yang baik.
Kemudian dalam setiap pelaksanaan, mereka selalu melakukan pengawasan dan kami juga memberikan ruang bagi mereka melakukan itu dalam hal pemenuhan fungsi kerja pengawasan.

Baca juga: Hari Ini Batas Akhir Tahap Perbaikan Kesatu Bacalon DPD RI, Bawaslu Babel Cermati Kesesuaian Data

P: Bagaimana dengan dukungan Pemkab Belitung?
J: Dukungan pemda jelas terlihat mulai dari fasilitasi ruang sekretariat baik dariPPK dan nanti PPS. Bahkan kecamatan juga telah menyiapkan tiga tenaga sekretaris dan memberikan ruang untuk sekretatiat bekerja.
Selain itu, BKPSDM kemarin meminjamkan ruang CAT mereka untuk memdukung seleksi tertulis PPK. Kami apresiasi semua ini karena bagian dari koordinasi. Bupati dan Sekda juga telah mendukung menugaskan tenaga ASN untuk membantu kinerja sekretariat panitia adhock kami.

P: Bagaimana persiapan kampanye, apakah ada perubahan di 2023?
J: Yang paling itu mempersiapkan zona pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan zona pelaksanaan kampanye terbuka. Usulan-usulan itu akan bergulir mulai dari desa, kecamatan, kabupaten dan KPU akan menetapkan dengan surat keputusan. Kami yakin zona pemasangan APK dan kampanye terbuka dari 2019 menuju 2024 sudah banyak berubah. Terutama lokasi yang sudah menjadi pemukiman.
Oleh sebab itu, sosialisasi di awal sangat dibutuhkan kepada masyarakat sebagai peserta kampanye.
Jangan sampai nanti terjadi pengrusakan APK yang mengandung konsekuensi pidana. Kami berharap Pemilu 2024 tidak ada lagi pelanggaran itu, kalau masih ada artinya pendidikan politik kepada masyarakat masih kurang.

P: Bagaimana KPU memberikan pehaman kampanye kepada masyarakat?
Kami paham dengan masa kampanye terbatas hanya 75 hari, peserta pemilu dan masyarakat harus memahami aturan. Jangan sampai nanti dipasang APK di lahan pribadi tanpa persetujuan satu sama lain, karena emosi berujung pengrusakan. Makanya nanti kami akan buat strategi penandaan untuk zona kampanye. Karena berdasarkan evaluasi, begitu zona ditetapkan, tidak ada penandaan khusus boleh dan tidak boleh. Makanya tahun 2023 nanti kami pasang tanda mana lokasi yang boleh dan tidak boleh sepanjang zona pemasangan APK.

(Posbelitung.co/dede s)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved