Berita Belitung

Terkait Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Ini Kata Akademisi Ilmu Politik UBB

Panjang masa jabatan seorang kades bisa saja sampai 27 tahun apabila diperbolehkan mencalonkan diri sebanyak tiga periode.

Penulis: Sepri Sumartono | Editor: Tedja Pramana
Istimewa
Akademisi Ilmu Politik UBB, Ariandi Zulkarnain. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Belum lama ini ribuan kepala desa (kades) di seluruh Indonesia melakukan aksi demonstrasi untuk memperjuangkan masa jabatannya dari enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode.

Menanggapi fenomena tersebut, akademisi ilmu politik Universitas Bangka Belitung (UBB), Ariandi Zulkarnain menjelaskan, demokrasi yang baik itu memperpendek durasi kekuasaan bukan malah berusaha memperpanjang.

"Selama ini mereka berupaya melakukan rekonsiliasi konflik pasca pemilihan kades, tapi itu tidak relevan dengan sistem demokrasi yang harusnya tidak membuat kekuasaan level desa menjadi panjang," kata Ariandi Zulkarnain kepada Posbelitung.co, Senin (23/1/2023).

"Karena iklim demokrasi itu memperpendek kekuasaan bukan memperpanjang kekuasaan, maka itu justru membuat konflik kepentingan di tingkat desa menguat," lanjutnya.

Ia menilai ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh kepala desa yang demo di Jakarta beberapa waktu lalu tidak kuat secara ilmiah sehingga hal-hal tersebut sarat akan kepentingan politik.

Menurut Ariandi, panjang masa jabatan seorang kades bisa saja sampai 27 tahun apabila diperbolehkan mencalonkan diri sebanyak tiga periode, meskipun di dalam tuntutan tersebut membatasi dua periode saja.

Masa jabatan kades 9 tahun juga dinilai tidak sinkron dengan rasio keuangan negara pada arus distribusinya sehingga dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

"9 tahun itu sangat terganggu sekali, kalau kita melihat pada APBN, bagaimana kemudian pelaksanaan keuangan desa dengan sinkronisasi keuangan di sektor negara," jelasnya.

Ariandi berpendapat, penuntutan tambahan masa jabatan kades ini juga berkepentingan bagi pemilihan presiden mendatang karena sangat menguntungkan bagi beberapa kalangan elit politik.

"Ini ada upaya penggalangan kekuasaan di level nasional bahwa akan terjadi upaya penguatan sektor kekuasaan di level presiden," katanya.

Menurut Ariandi, kepala desa punya pengaruh besar dalam menentukan suara pemilu di tingkat desa.

Sebab, ia menilai tipe pemilih di Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh elit politik lokal yang salah satunya adalah kepala desa.

"Kecenderungan kepala desa mempengaruhi itu sangat tinggi, karena memang wilayah pelayanan publik dan administrasi juga dilaksanakan di level desa," jelasnya.

Selain itu, pemilih di daerah juga masih identik dengan politik kekerabatannya yang konservatif sehingga pendekatannya tidak cukup rasional.

"Peran kades ini sangat kuat nantinya mempengaruhi suara akar rumput, karena mereka mulai berafiliasi dengan kekuasaan pusat maka itu mulai kelihatan benang merahnya," ujarnya.

Ariandi menjelaskan, ada banyak sisi demokrasi yang akan luntur apabila masa jabatan kades ini diperpanjang menjadi sembilan tahun.

"Pentingnya kepala desa seharusnya bahkan 5 tahun bukan 9 tahun, karena harus ada sirkulasi kepimpinan yang terjadi, sehingga apabila masyarakat tidak puas, masyarakat tidak perlu menunggu 9 tahun," demikian Ariandi Zulkarnain.

( Posbelitung.co/Sepri)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved