Berita Pangkalpinang

Data BPS 2022, Bangka Belitung Miliki Penduduk Miskin Paling Sedikit Kedua Se-Indonesia

Berdasarkan data BPS tahun 2022, Provinsi Bangka Belitung termasuk daerah yang memiliki penduduk miskin paling sedikit kedua se-Indonesia

Penulis: Riki Pratama | Editor: Khamelia
Tribun Padang/ Via Nova
Ilustrasi kemiskinan 

POSBELITUNG.CO -- Berdasarkan data BPS tahun 2022, Provinsi Bangka Belitung termasuk daerah yang memiliki penduduk miskin paling sedikit kedua se-Indonesia, dari 34 provinsi.

Bali sebagai pemilik penduduk miskin terendah dengan presentase 4,53 persen, disusul Babel 4,45 persen bersama DKI Jakarta dan  Kalsel di urutan kedua.

Wakil Ketua Komisi III, DPRD Bangka Belitung, Azwari Helmi, mempertanyakan terkait data warga miskin di Babel tersebut. 

Menurutnya, perlu ada standar miskin di Babel dengan daerah lain di luar Babel.

"Bukan setuju atau tidak, tetapi standar miskin seperti apa? Standar miskin harus jelas lah. Apa standar itu, apakah sama dengan standar daerah Jawa, kalau dianggap sama tentu beda. Kalau kita di sini warga miskin masih punya rumah, motor satu atau dua, ada yang punya tanah juga," kata Azwari Helmi kepada Bangkapos.com, Selasa (24/1/2023).

Helmi meminta, BPS dapat menjelaskan terkait standar miskin di Babel, sesuai dengan standar Nasional atau standar lainnya.

"Sama tidak standar itu, standar nasional dan Babel apakah termasuk, kalau standar dengan daerah Jawa. Tentu di Babel masih banyak juga masyarakat miskin. Seperti di daerah Bangka Barat masih banyak yang terjerat hutang karena meminjam uang," katanya. 

Selain itu, Helmi menambahkan, dirinya masih sering menemukan kondisi warga Babel yang hidup miskin dan prihatin perlu mendapatkan perhatian.

"Kalau prihatin masih banyak, kalau untuk standar Babel ukuran kita lokal masih banyak di desa-desa itu," ujarnya.

Politikus PPP ini, mengharapkan Provinsi Babel yang memiliki penduduk miskin paling sedikit kedua se-Indonesia, sesuai data BPS 2022, jangan terpaku dengan data tersebut.

Karena masih banyak masyarakat miskin tidak terdata yang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Harapan kita sekarang ini, karena kita sudah ada dana desa, tinggal lagi bagaimana menciptakan suatu lapangan kerja sampai ke desa-desa itu. Memberikan pekerjaan, baik dari sektor pertanian, perkebunan, hingga nelayan,  memberikan fasilitas dan menciptakan pasarnya sehingga mereka tidak kesulitan untuk menjualnya," kata Helmi.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)

Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved