Berita Belitung

Pimpinan Perusahaan Sawit Tidak Hadir, RDP Tak Hasilkan Solusi untuk Masyarakat Desa

walaupun secara peraturan pembangunan plasma boleh di mana saja, tapi Fezzi mengaku kasihan kepada masyarakat yang terdampak.

Penulis: Sepri Sumartono | Editor: Tedja Pramana
Posbelitung.co/Sepri
Suasana RDP masyarakat desa, pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kantor DPRD Belitung Timur, Selasa (24/1/2023). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Belitung Timur antara perwakilan masyarakat desa dan perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak bisa memberikan solusi apa-apa.

Tuntutan masyarakat setempat yang tinggalnya berdekatan dengan hak guna usaha (HGU) perusahaan terkait pembangunan dua puluh persen kebun plasma masih belum ada kejelasan sama sekali.

Ditambah lagi, pimpinan perusahaan seperti general manager atau direktur yang mempunyai wewenang untuk menyampaikan kebijakan dan solusi saat RDP malah tidak hadir meskipun sudah diundang oleh pihak DPRD Belitung Timur.

Humas PT Stalindo Wahana Perkasa (SWP), Habi menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya terhadap masyarakat dan pihak DPRD atas ketidakhadiran pimpinannya yang saat itu sedang merayakan hari raya Imlek.

"Kami perpanjang HGU di 2018, semaksimal mungkin sudah memenuhi aturan hak plasma, aspirasi masyarakat tetap akan kita tampung dan sampaikan ke pimpinan, terkait program plasma kami akan berkoordinasi dengan Distangan," kata Habi.

Sementara itu, usai RDP, Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja mengatakan, masyarakat dari beberapa desa yang diwakili oleh BPD dan Kades menginginkan dua puluh persen plasma dibangun di desa mereka yang masuk ke dalam HGU.

"Artinya di daerah yang terdampak, jadi memang selama ini dua puluh persen itu di luar daerah itu, tapi ada kendala yang memang lahannya tidak tersedia," kata Fezzi Uktolseja, Selasa (24/1/2023).

Selain itu, yang menjadi kendala lainnya ada pada Permentan nomor 98 tahun 2013 yang menyebutkan kewajiban pembangunan plasma boleh dilakukan di mana saja selagi masuk ke dalam lingkup satu Kabupaten tempat berusaha.

Kemudian Fezzi juga menyampaikan, ada Permentan terbaru tahun 2022 yang menjelaskan apabila ada permasalahan terkait perihal tersebut maka akan diselesaikan oleh Bupati atau Pemerintah Daerah.

"Maka itu kami minta, ada atensi lah dari pemerintah daerah untuk menyambungkan aspirasi masyarakat ini, ini kan tidak ketemu, sementara HGU sudah diverifikasi dan berproses di Kementerian ATR/BPN," jelasnya.

Fezzi menyebutkan, walaupun secara peraturan pembangunan plasma boleh di mana saja, tapi ia mengaku kasihan kepada masyarakat yang terdampak.

"Pemerintah daerah yang punya kewenangan, yang mengeluarkan CPCL ini kan dinas pertanian, sebenarnya dari leading sektornya memang itu," katanya.

Terkait ketidakhadiran pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit, Fezzi menegaskan sebaiknya direktur atau general manager hadir jika sudah diundang oleh DPRD Kabupaten Belitung Timur.

Sehingga, apabila ada diskusi terkait solusi maka pengambilan keputusan jadi lebih mudah jika pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit hadir di tengah-tengah rapat dengar pendapat.

"Kalau saya secara solusi, memang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita susah memaksakan, perusahaan kan tetap mau sesuai peraturan, mereka akan mencari mana peraturan yang lebih mudah bagi mereka," katanya.

( Posbelitung.co/Sepri)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved