Berita Belitung

Presma UBB Menilai Aksi Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bukan Suara Rakyat

Andi juga bingung terkait alibi kepala desa yang menyatakan tuntutan perpanjangan masa jabatan tersebut sebagai suara rakyat.

Penulis: Sepri Sumartono | Editor: Tedja Pramana
Istimewa
Presiden Mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Andi Firdaus Purnama. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Aksi demo penuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang terjadi beberapa waktu lalu di Jakarta dinilai bukan merupakan suara rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB), Andi Firdaus Purnama ketika diwawancara oleh Harian Bangka Pos via pesan singkat WhatsApp, Rabu (25/1/2023).

Sebagai mahasiswa yang kerap memperjuangkan suara rakyat, Andi tidak setuju dengan tuntutan aksi yang ingin memperpanjang masa jabatan kades dari enam menjadi sembilan tahun.

"Itu akan merusak regenerasi desa dan membentuk dinasti baru yang akan menciptakan sebuah kepemimpinan yang tidak memiliki integritas untuk membangun desa," kata Andi.

Bahkan, menurut Andi hal tersebut malah akan memperbesar kemungkinan kepala desa akan memperkaya diri sendiri alih-alih membangun kepentingan masyarakat desa.

Sejauh pengalaman Andi berbaur ke masyarakat, ia seringkali mendengar kabar tentang oknum kepala desa yang menjual hutan demi kepentingan pribadi.

"Nantinya misal tuntutan masa jabatan itu dipenuhi, bukan hanya hutan yang mereka jual, masyarakat desa pun mereka jual," tegas Andi.

Maka itu, Andi menginginkan jangan sampai politik kepala desa menjadi ajang untuk memperkaya diri sendiri. Sebab menurutnya, sudah banyak pemimpin di pemerintah yang berperut buncit dari hasil makan uang korupsi.

"Jangan sampai di pemerintahan desa juga sama," ujarnya.

Lalu, Andi juga bingung terkait alibi kepala desa yang menyatakan tuntutan perpanjangan masa jabatan tersebut sebagai suara rakyat.

Andi bertanya-tanya rakyat mana yang menginginkan masa jabatan tersebut diperpanjang, padahal sepengetahuannya banyak permasalahan di desa yang malah terpusat pada kepala desa.

"Mungkin rakyat yang mereka maksud itu saudara mereka sendiri yang seolah-olah mewakili rakyat," jelasnya.

Andi mengatakan, setelah mendapatkan banyak pengalaman berada di desa, ia mempunyai kesimpulan banyak rakyat yang bahkan berkeinginan mempercepat masa jabatan tersebut.

"Cukup lima tahun saja, sekelas presiden yang mengurus negara saja cuma lima tahun, kenapa desa harus lebih, jangan jadikan desa sebagai kerajaan pribadi," demikian Andi Firdaus Purnama.

( Posbelitung.co/Sepri)

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved