Bawaslu Belitung Gelorakan Semangat Pengawasan Melalui Apel Siaga

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Jajaran Bawaslu Kabupaten Belitung menggelar apel siaga pengawasan satu tahun menuju Pemilu 2024 pada Selasa (14/2/2023).

Apel siaga dipimpin langsung oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Babel EM Osykar yang berlangsung di halaman Kantor Sekretariat Bawaslu Belitung.

Usai pelaksanaan apel dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen pemilu damai bersama forkopimda.

"Melalui apel siaga ini kami ingin menyatakan kesiapan kami dalam menjalankan fungsi kepengawasan setiap tahapan dan menuju Pemilu Serentak 14 Februari 2024 mendatang," ujar Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Babel EM Osykar kepada posbelitung.co.

Di sisi lain, kata dia, apel siaga yang diikuti jajaran Panwascam dan PKD itu memberikan semangat kepada seluruh jajaran.

Termasuk juga seluruh lapisan masyarakat, stakeholer serta organisasi kemasyarakat. Ia mengakui fungsi lembaga pengawasan memang melekat di Bawaslu.

Tapi pada konteks kekinian, setiap lapisan juga berhak melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Jadi masyarakat tidak hanya menjadi objek yang diawasi tapi juga subjek mengawasi," katanya.

Menurutnya sampai saat ini banyak langkah strategis yang dilakukan Bawaslu mulai dari pusat, provinsi maupun kabupaten.

Khusus Pemilu Serentak 2024, Bawaslu sangat mengedepankan fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran.

Oleh sebab itu, fungsi pencegahan mengharapkan partisipatif dari masyarakat.

Karena jika hanya mengharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Bawaslu tentunya sangat terbatas dalam melakukan pengawasan.

"Tapi itu tidak mengurangi semangat teman-teman khususnya di Belitung. Sejauh ini berkaca dari lima tahun sebelumnya, indeks kerawanan tidak ada yang mengkhawatirkan tapi tetap waspada," katanya.

Melihat perkembangan teknologi sekaligus menyikapi potensi money politic bermodus e-money atau transaksi elektronik, Bawaslu RI sudah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sebagai langkah awal, Bawaslu RI sudah mengadakan kerjasama dengan PPATK untuk mengawasi aliran dana kampanye termasuk pencermatan e-money.

"Hal-hal itu sudah diantisipasi sebelumnya dengan PPATK dan juga masyarakat. Tujuannya agar masyarakat sadar bahwa suara mereka tidak bisa dibeli karena menyangkut masa lima tahun ke depan," kata Osykar.

(posbelitung.co/dede s)