APK Perguruan Tinggi di Babel Rendah, Pemprov Upayakan 3 Langkah, Dalami Data buat Cari Akar Masalah

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Berdasarkan data series yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 8 tahun terakhir, yakni dari tahun 2015 hingga tahun 2022, selalu terendah se-Indonesia dan di bawah rata-rata nasional.

Rinciannya, pada tahun 2015 APK Babel 11,13, tahun 2016 sebesar 14,48, tahun 2017 sebesar 15,01, tahun 2018 sebesar 13,20, tahun 2019 sebesar 14,27, tahun 2020 sebesar 14,73, tahun 2021 sebesar 15,23 dan tahun 2022 sebesar 14,85.

Berdasarkan data BPS Bangka Belitung, APK Perguruan Tinggi di Babel tahun 2022 adalah 14,85 persen sedangkan pada tahun 2021 adalah 15,23 persen.

Berdasarkan data tersebut, APK Perguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung makin rendah.

Diketahui, pada tahun 2021, APK Perguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi sorotan karena paling rendah se-Indonesia.

Sedangkan tahun 2022, belum dibeberkan posisi Bangka Belitung secara nasional, namun APK Perguruan Tinggi menurun.

APK Perguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang rendah, menjadi perhatian Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pj Gubernur Babel), Ridwan Djamaluddin.

Berdasarkan data BPS, penyebab dari APK Perguruan Tinggi di Babel karena beberapa hal.

Yakni sebesar 37,34 persen lulusan SMA dan SMK memilih bekerja, sebanyak 18,02 persen merasa pendidikan SMA dan SMK cukup, 17,34 persen karena menikah, 16,54 persen tidak ada biaya, serta 0,75 persen lain-lainnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hanya kisaran 40 persen siswa SMA dan SMK yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, baik di daerah dan luar daerah di Bangka Belitung.

Sisanya, kisaran 60 persen tak melanjutkan pendidikan, ada yang bekerja dan ada yang menganggur.

Adapun jumlah total lulusan 17.512 orang, terdiri dari SMA sebanyak 9.155 orang dan SMK sebanyak 8.357 orang.

Dari total tersebut, sebanyak 11.257 orang lulusan SMA dan SMK tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

"Buat saya, ini tidak baik. Artinya, anak-anak muda kita menurun minat untuk ke perguruan tinggi, walaupun ini hanya pendidikan tinggi di Bangka Belitung saja," ujar Ridwan usai rapat bersama Rektor PT di Babel, Selasa (14/2/2023).

"Kita sebaiknya tidak terlalu memperdebatkan angka ini benar atau tidak benar, tapi gambaran umum demikian. Karena data 2022 disampaikan oleh dinas pendidikan, dari 100 persen SMA/SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi 40 persen, jadi 60 persen tidak melanjutkan," tuturnya.

"Kalau ini disandingkan dengan data dari BPS, alasan yang paling banyak itu mau langsung kerja saja. Alasan kedua yang mengkhawatirkan adalah cukup SMA saja. Selebihnya juga karena alasan biaya," kata Ridwan lagi.

Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Unmuh Babel), Fadillah Sabri menambahkan, alasan lain kurangnya minat anak-anak Babel dalam melanjutkan pendidikan.

"Mindset (pola pikir) masyarakat di Babel, masih ada yang berpikiran kuliah tinggi-tinggi ujungnya tidak memberi nilai lebih bagi keluarga. Maka perlu upaya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat kita terutama juga orangtua," kata Fadillah.

Untuk meningkatkan APK Perguruan Tinggi, Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB) Prof Ibrahim menyarankan perlu peran serta sekolah untuk mendongkraknya.

"Bisa dengan sekolahnya ditargetkan setiap tahun harus ada berapa persen yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Kami di perguruan tinggi hanya sebatas sosialisasi, maka perubahan mindset itu ada di SMA dan SMK. Kepala sekolah ditarget, atau sederhana bisa diberikan penghargaan bagi yang bisa mencapai target, harus ada intervensi lah dari dinas pendidikan mengenai ini," saran Ibrahim.

Pemprov Upayakan Tiga Langkah

Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin mengatakan, ada tiga upaya yang akan dilakukan pemerintah provinsi untuk mengatasi APK Perguruan Tinggi di Bangka Belitung yang rendah.

"Saya rasa, kita tidak boleh dianggap bukan masalah, karena apapun, sumber daya manusia adalah dasar penting dalam membangun masyarakat kita," ucapnya.

Ada tiga langkah utama yang akan dilakukan Pemprov Babel. Pertama, mendalami data BPS untuk mencari akar masalah apa sebetulnya.

"Kita mau mengumpulkan data anak-anak kelas 3 SMA SMK, mau survei dari 100 persen itu berapa persen mau melanjutkan kuliah, dan dari yang mau melanjutkan kuliah itu, apa kendala untuk diintervensi pemerintah. Misalnya tidak ada biaya, maka kita tingkatkan beasiswa," jelasnya.

Langkah kedua, Pemprov Babel akan berkirim dua surat kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek).

"Langkah berikutnya, pemprov akan berkirim surat kepada Kemendikbud Ristek. Pertama, soal moratorium program studi sosial karena kita masih rendah. Bolehlah sosial dibuka lagi saja agar anak-anak belajar. Surat kedua yang akan dikirimkan untuk menambah kartu Indonesia pintar bagi yang mau kuliah di perguruan tinggi swasta," kata Ridwan.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau melanjutkan pendidikan di PT, maka pemerintah provinsi mengaet pemerintah kabupaten dan kota untuk mengampanyekan pentingnya melanjutkan pendidikan di PT.

"Ketiga langkahnya, mau melakukan kampanye, karena ini paling penting, mengubah pola pikir, kenapa harus melanjutkan ke perguruan tinggi, kita lakukan kampanye bersama pemkab dan pemkot ke desa-desa, bis juga menggunakan duta pendidikan," kata Ridwan.

Motivasi dari Keluarga

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 ikut menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertempat di Ruang Pasir Padi Lantai 3 Kantor Gubernur Babel, Selasa (14/2/2023).

Kehadiran STISIPOL Pahlawan 12 diwakili oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama, Bambang Ari Satria.

"Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi dapat menunjukkan kualitas layanan pemerintah terhadap hak masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan tinggi. APK PT dapat dikatakan baik jika menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh kemudahan akses menempuh pendidikan tinggi," kata Bambang kepada Bangkapos.com.

"Satu di antara indikator keberhasilan pendidikan tinggi adalah dengan melihat besarnya jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan dari jenjang pendidikan menengah ke jenjang pendidikan tinggi," imbuhnya.

Menurutnya, berapa faktor penyebab APK Pendidikan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rendah, juga sudah disampaikan BPS lewat temuan survei.

Yakni karena para pelajar lebih memilih untuk bekerja, merasa pendidikan SMA cukup, faktor menikah, tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

"Intervensi kebijakan yang perlu dilakukan adalah pemerintah provinsi harus segera membuat kebijakan yang ekstra luar biasa untuk mempercepat peningkatan APK melalui beasiswa, penguatan perguruan tinggi berkualitas akses terhadap lapangan pekerjaan, peningkatan kesadaran masyarakat," jelasnya.

"Kemudian, sinergitas perguruan tinggi dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemberian motivasi dari keluarga berlatar pendidikan baik kepada anak, dan pemerintah pusat dan daerah menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi," kata Bambang.

Dia menyadari bahwa skema beasiswa mengandalkan APBD Provinsi saja memang tidak cukup, dan perlu kolobarasi antar stakeholder.

"Mulai dari meningkatkan kuota beasiswa KIP Kuliah dari usulan baru dan usulan masyarakat Kemendikbudristek dan perlunya desa mengganggarkan dana desa untuk pendidikan tinggi," kata dia. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)