IKD Mulai Diterapkan, Anggota DPRD Babel Ini Soroti Soal Kepemilikan Hp dan Wilayah Blank Spot

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bangka Belitung, Aksan Visyawan, berharap pemerintah menerapkan KTP digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara bertahap.

Selain itu, menurut Aksan, pemerintah harus menyikapi penerapan kebijakan IKD berbasis teknologi yang harus memiliki spesifikasi HP android.

Diketahui, pemerintah mulai menerapkan e-KTP menjadi KTP digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Beberapa syarat di antaranya, penduduk harus punya handphone android spesifikasi OS 7, unduh aplikasi IKD, dan syarat lainnya.

"Tentu ini (penerapan IKD, red) harus dilakukan secara bertahap, karena berkaitan dengan teknologi terbaru," kata Aksan kepada Bangkapos.com, Rabu (1/2/2023).

Selain itu, menurut Aksan, pemerintah harus menyikapi terkait penerapan kebijakan IKD berbasis teknologi yang harus memiliki spesifikasi HP android.

"Pemerintah harus memiliki target khususnya di Babel. Karena tidak semua warga memiliki Hp andorid, terutama daerah pelosok-pelosok," kata Aksan.

Kemudian, lanjut Politikus PKS ini, faktor lainnya berkaitan dengan area susah sinyal atau blank spot yang masih terjadi di Babel. Kondisi tersebut tentu menjadi hambatan, apabila ingin menerapkan IKD.

"Selain faktor ekonomi dan sinyal yang masih susah atau blank spot, terjadi di sejumlah desa-desa. Sehingga jangan terjadi ketidakharmonisan, harus melihat kondisi di lapangan," imbuhnya.

Dengan alasan tersebut, kata Aksan, pemerintah daerah harus memperbaiki sejumlah fasilitas pendukung sebelum melaksanakan program lain yang direncanakan pemerintah pusat.

"Tentunya perlu anggaran dan sosialisasi masif. Jangan hanya terkesan berjalan apa adanya, tetapi perlu sosialisasi ke daerah. Lalu bagaimana mengatasi blank spot. Semua harus disiapkan, baik hardware dan software-nya itu harus dilakukan dengan baik," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 25 persen atau 262.914 penduduk Bangka Belitung dari total 1.490.418 ditargetkan harus memiliki Identitas Kependudukan Digital (KID) atau KTP digital pada tahun 2023 ini.

Dari target itu, baru terealisasi sebanyak 9.933 penduduk atau 3,78 persen yang baru memiliki KTP digital.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Bangka Belitung, Asyraf Suryadin.

"Pemerintah melalui kementerian dalam negeri untuk tahun ini, kami di Babel, harus menyelesaikan 25 persen dari jumlah penduduk yang harus memiliki KTP digital," ujar Asyraf.

Ia membeberkan, KTP digital ini banyak manfaat untuk masyarakat selain praktis seperti pelayanan adminduk menjadi murah, cepat dan efektif.

Selain itu, menghemat anggaran pengadaan blanko KTP elektronik, tidak memerlukan anggaran khusus dan menurunkan biaya verifikasi data pada pelayanan publik.

Fungsi KTP digital atau IKD ini untuk pembuktian identitas, otentifikasi identitas, dan otorisasi identitas.

"Di dalam KTP digital, tidak hanya KTP yang dimunculkan tetapi akan nampak, tercantum kartu BPJS, nanti sebagai pemilih di Pemilu, ada kartu pegawai, jadi tidak hanya KTP dimunculkan," jelas Asyraf.

Untuk mencapai target, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung akan melakukan berbagai upaya untuk memudahkan masyarakat.

"Memang untuk KTP digital ini harus memiliki android, kalau tidak ada nanti disesuaikan. Harus punya juga alamat email. Prosedur memiliki mudah, langsung datang ke Dukcapil saja nanti akan dibantu," imbuhnya.

Tak hanya itu, pemprov akan jemput bola untuk membantu penduduk memperoleh KTP Digital ini.

"Nanti kami akan mengadakan kegiatan Dukcapil Goes to Campus, kita mulai dari perguruan tinggi Universitas Bangka Belitung, nanti kabupaten kota diminta bantuannya di UBB, dalam rangka persiapan KTP digital tersebut," katanya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)