Berita Belitung Timur

Bupati Belitung Timur Bahas Nasib Tenaga TU ke Kemendikbudristek, Perjuangkan Status Jadi PPPK

Pemkab Belitung Timur mengusulkan dan membahas mengenai pegawai-pegawai TU yang ada di sekolah-sekolah agar bisa diperjuangkan menjadi

Editor: Kamri
Dok. Prokom Setda Beltim
Bupati Belitung Timur Burhanudin melakukan koordinasi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jumat, (3/2/2023). Kegiatan ini bertujuan melakukan koordinasi ini untuk menyingkronkan kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan PPPK. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG TIMUR - Tenaga kependidikan seperti tenaga tata usaha (TU) dinilai memiliki peranan vital di bidang pendidikan.

Pemkab Belitung Timur mengusulkan dan membahas mengenai pegawai-pegawai TU yang ada di sekolah-sekolah agar bisa diperjuangkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini disampaikan Bupati Belitung Timur (Beltim), Burhanudin saat koordinasi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jumat, (3/2/2023).

Bupati yang akrab disapa Aan ini menjelaskan tujuannya melakukan koordinasi ini untuk menyingkronkan kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan PPPK.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhitungkan oleh pemerintah pusat berkaitan dengan tenaga kependidikan seperti TU ini. Hal ini mengingat peranan vital tenaga TU di bidang pendidikan.

"Kita juga mengusulkan dan membahas mengenai pegawai-pegawai TU yang ada di sekolah-sekolah dan mereka semua perlu kita perjuangkan," ungkap Aan dalam rilis Prokom Setda Beltim, Sabtu (4/3/2023).

"Mereka juga memiliki hak yang sama. Oleh karena itu kita memperjuangkan untuk dapat menjadi PPPK," tambahnya.

20230305 Kunjungan Bupati Beltim
Bupati Belitung Timur Burhanudin melakukan koordinasi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jumat, (3/2/2023).

Burhanudin mengatakan SD maupun SMP di Belitung Timur masih sangat membutuhkan tenaga TU.

Sedangkan tenaga TU saat ini mayoritas berstatus honorer dengan pendidikan terakhir tamatan SMA.

Atas pertimbangan itu, bupati mengajak kementerian terkait melalui Kemendikbudristek untuk bersama-sama mencarikan solusi terkait permasalahan tenaga kependidikan tersebut.

"Saya berharap, permasalahan ini bisa menjadi pemikiran bersama. Artinya maju mundurnya dunia pendidikan tidak lepas dari tangan-tangan struktural yang ada di sekolah yang bertugas sebagai tenaga TU," ujarnya.

"Saya akan pasang badan untuk tenaga TU saya, tenaga honorer saya, walaupun resikonya saya hadapi. Jadi ini semua sekali lagi menjadi pemikiran bersama untuk nasib kawan-kawan yang ada di daerah," jelasnya. (*)
 
 
 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved