Angka Stunting Belitung dari Data SSGI Naik Tapi EPPGBM Malah Turun

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Angka prevalensi stunting di Belitung terjadi perbedaan signifikan antara Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Balita Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).

Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Belitung meningkat. Dari sebesar 13,6 persen pada 2021 menjadi 19,8 persen pada 2022. Sedangkan berdasarkan e-PPGBM prevalensi stunting pada 2022 lalu yakni 6,60 persen.

Terkait terjadinya perbedaan data ini, Sekretaris Utama BKKBN RI Tavip Agus Rayanto mengatakan perbedaan data ini memang menimbulkan protes, terutama yang data prevalensi stunting berdasarkan SSGI angkanya tinggi. 

"Saya menyadari banyak kepala daerah yang belum ikhlas atau menerima dengan angka itu, tapi saya sendiri juga maklum karena angkanya anomali," katanya, saat kunjungan di Belitung, Kamis (4/5/2023). 

Ia menjelaskan, SSGI merupakan data kinerja agregat yang didapatkan dari pengambilan sampel yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Namun data tersebut tidak bisa dilakukan intervensi karena tidak ada by name dan by address.

Idealnya data prevalensi stunting memang mengacu pada EPPGBM, namun sayangnya cakupannya masih rendah antar provinsi, lantaran data tersebut karena mengukur orang yang datang ke Posyandu. Sementara tingkat kehadiran di Posyandu  masih berkisar antara 40-50 persen, sehingga tidak bisa diperbandingkan dengan data SSGI. 

"Maka di beberapa provinsi merasa keberatan dengan data SSGI karena angkanya tinggi, mereka melaksanakan peningkatan cakupan. Yang cakupan (kunjungan posyandu) 40 persen, ditekan menjadi 90 persen, dengan memenuhi alat ukurnya agar terstandar," katanya. 

Perbedaan signifikan antara data prevalensi stunting, lanjutnya, memang dapat mempengaruhi citra kepala daerah. Terutama di tahun politik yang mana tingginya angka stunting dapat mempengaruhi citra kinerja pemerintah. 

Namun jika terjadi penurunan stunting sampai 20 persen dalam satu tahun, hal tersebut juga tergolong aneh. Karena melihat dari penurunan stunting di negara-negara seperti Bolivia dan Peru, angka penurunan stunting hanya berkisar 5-7 persen.

"Kalau tidak ada kondisi post mayor seperti menggratiskan yang hamil dijamin makan, itu situasi post mayor yang berubah. Sekarang problemnya tidak ada gerakan seperti itu, tapi faktanya angkanya fluktuatif, baik yang turun maupun naik cukup tinggi," sebutnya. 

Namun Tavip menyebut, perbedaan data prevalensi stunting tak perlu dipersoalkan. Arahan Presiden kepada Menteri PMK pun agar dua data yang berbeda itu, sekarang dipenuhi dengan alat ukur yang sama.

"Tahun ini sudah diperintahkan melalui dana alokasi khusu (DAK) semua daerah, posyandu, puskesmas, USG termasuk alat ukur dipenuhi. Setelahnya cakupan akan diukur ulang sehingga harapannya data SSGI dan EPPGBM (selisihnya) dekat," tuturnya.

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)