Musim Kemarau

Antisipasi Dampak El Nino, Mendagri Instruksikan Gubernur Atasi Karhutla

BMKG memprediksi tahun ini musim kemarau lebih kering dari biasanya atau sering disebut dengan fenomena El Nino

For Serambinews.com
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian. 

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Karhutla. 

Inmendagri tersebut ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi tahun ini musim kemarau lebih kering dari biasanya atau sering disebut dengan fenomena El Nino.

Kondisi ini meningkatkan potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang lebih tinggi pada 2023. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA menegaskan, Inmendagri ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah, khususnya para gubernur dan bupati/wali kota sebagai Pemimpin Satgas Karhutla, dengan melibatkan semua komponen yang ada di daerah, termasuk pelibatan masyarakat. 

“Penanggulangan bencana Karhutla ini tidak bisa dikerjakan secara parsial apalagi ego sektoral, karena peristiwanya seringkali melintasi batas administrasi provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga dan jajaran Forkopimda, serta pelibatan pentahelix dengan partisipasi masyarakat sebagai basisnya mutlak untuk dilakukan,” ungkap Safrizal dalam pernyataannya, Rabu (24/5/2023).

Baca juga: Pertengahan Juni 2023 Gaji 13 PNS Cair, Segini Besarannya

Puncak musim kemarau tahun 2023 diprediksi terjadi pada Agustus mendatang. 

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah antisipatif konkret di lapangan sehingga dapat sedini mungkin dilakukan mitigasi risiko bencananya.

“Inmendagri ini telah menyusun langkah yang sistematis, mulai dari upaya pencegahan sampai penanggulangan, maka dari itu lakukan terus patroli bersama untuk pencegahan dan pemantauan titik api dengan memanfaakan teknologi satelit dan pemeriksaan lapangan, gencarkan sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye larangan membuka lahan dengan cara membakar serta segera aktifkan posko bencana Karhutla provinsi dan kabupaten/kota apabila ditetapkan status siaga darurat bencana Karhutla,” sambung Safrizal.

Di samping itu, faktor pembiayaan juga memainkan peranan sangat penting dalam menghadapi ancaman Karhutla. 

Melalui Inmendagri ini, kata dia, kepala daerah diminta untuk memastikan tersedianya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal untuk pencegahan dan penanggulangan bencana Karhutla. 

“Pencegahan dan penanggulangan Karhutla bukan sekadar wacana, tapi harus aksi nyata, dengan demikian komitmen dari para kepala daerah termasuk DPRD harus diaktualisasikan dalam alokasi anggaran pada APBD di daerah masing-masing,” terang Safrizal.

Safrizal berpesan kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota agar berkomitmen meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla. 

Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi pembentukan dan peran aktif Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar). 

Safrizal menjelaskan Redkar merupakan suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, termasuk Karhutla. 

"Melalui momentum ini, diminta kepada para gubernur untuk memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong pembentukan Redkar dan khusus kepada para bupati/wali kota untuk membentuk Redkar sampai tingkat desa dan kelurahan, sehingga ancaman bencana Karhutla dapat ditekan seminimal mungkin di tahun ini maupun di tahun-tahun mendatang,” pungkas Safrizal.

Sementara itu Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) meminta pemerintah meningkatkan koordinasi guna mengantisipasi harga pangan yang naik akibat El Nino.

Diketahui, harga bahan pangan di Indonesia diprediksi akan mengalami kenaikan, seiring produksi pertanian nasional bakal susut akibat El Nino atau kemarau panjang pada Agustus 2023.


Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan, meminta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dapat meningkatkan koordinasi kala menghadapi El Nino yang dapat menyebabkan gagal panen.

Baca juga: Harga Pangan, 22 Mei 2023: Cabai Rawit Masih Tinggi Melonjak Rp44.250, Telur Ayam Tembus Rp31.000

"Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian harus melakukan koordinasi yang cukup ketat, di mana di musim el nino ini akan banyak sekali yang gagal panen," katanya kepada Tribunnews, Senin (22/5/2023).

Reynaldi mengatakan, banyak petani akan gagal panen lantaran banyak komoditas yang mengandung air.

"Banyak komoditas yang mengandung air seperti bawang dan cabai. Tentu akan mendapat dampak yang cukup signifikan," ujarnya.

Sebelumnya, harga bahan pangan di Indonesia diprediksi akan mengalami kenaikan, seiring produksi pertanian nasional bakal susut akibat El Nino atau kemarau panjang pada Agustus 2023.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, kondisi cucaca panas ekstrem di Indonesia berbeda dengan negara-negara di bagian barat.

"Beda dengan belahan barat seperti Amerika Latin, itu malah produksinya lebih bagus. Kedelai itu (produksinya) lebih bagus," kata Zulkifli, Jumat (19/5/2023).

Maka demikian, Ketua Umum Partai PAN itu meminta agar masyarakat bersiap-siap.

"Tapi yang di Asia, India, Tiongkok, Asia Tenggara, cuacanya panas sekali. Kita khawatirkan akan mempengaruhi produksi pangan, jadi kita siap-siap aja (harga pangan naik)," ujar Zulkifli.

Zulkifli juga menyebut El Nino ini akan berpengaruh terhadap produksi bahan pangan dan harga di pasaran.

"Saya infokan, sekarang masuk musim El Nino, di India panasnya luar biasa," katanya.

(Tribunnews.com/Larasati Dyah Utami/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)

 

Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved