KPU Babel Tunggu Arahan KPU RI, Soal Larangan Eks Napi Korupsi Maju Pileg

POSBELITUNG.CO, PANGKALPINANG - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bangka Belitung, Husin mengungkapkan bahwa Divisi Hukum KPU Babel saat ini sedang melakukan kajian untuk menindak lanjuti adanya keputusan Mahkamah Agung (MA) berkaitan eks narapidana kasus korupsi yang maju menjadi calon legislatif (caleg).

Menurutnya, KPU Babel masih menunggu arahan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh KPU RI terkait adanya putusan MA tersebut.

"Untuk teknisnya seperti apa, kami masih menunggu arahan dan petunjuk dari KPU RI. Apakah ada PKPU baru atau seperti apa kita menunggu dari KPU RI," ujar Husin pada Rabu (4/10/2023).

Husin menambahkan, apabila sudah ada ketentuan yang dikeluarkan oleh KPU RI, jajarannya siap menjalankan instruksi sekaligus melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut.

"Nanti jika sudah ada dasar hukumnya kita sampaikan, baik ke peserta ataupun semua penyelenggara pemilu. Saat ini tentu belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh, karena KPU RI yang mempunyai wewenang," jelsnya.

Lebih lanjut, ia juga memastikan jika saat ini 18 partai politik di Babel telah menyampaikan berkas pada tahap pencermatan rancangan daftar calon tetap (DCT) pemilihan anggota legislatif (Pileg) tahun 2024 yang ditutup pada Selasa (3/10/2023) pukul 23.59.

"Yang pasti semua partai telah menyampaikan berkasnya pada pencermatan rancangan DCT ini. Sebagian besar memang tidak ada perubahan, tapi akan kami verifikasi lebih lanjut," tandas Husin.

Seperti diketahui, beberapa hari lalu, MA mengabulkan gugatan Pasal 11 ayat 6 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, serta Pasal 18 ayat 2 PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPD.

Gugatan yang dilayangkan ICW, Perludem, dua mantan KPK Saut Sitomorang dan Abraham Samad ini terkait aturan yang memperbolehkan mantan napi koruptor mencalonkan sebagai legislatif baik DPD maupun DPR, DPRD.

(Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)