Sah, UMP Babel Diberlakukan 1 Januari 2024, Ribuan Pegawai di Beltim Terima UMR Baru Rp3.640.000

POSBELITUNG.CO -- Upah Minimum Provinsi ( UMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  2024 telah ditetapkan sebesar Rp3.640.000.

UMP tersebut resmi diberlakukan 1 Januari 2024. Setelah ditetapkannya UMP Babel, pengusaha yang menlanggar akan dikenakan sanksi. 

Setelah diberlakukannya UMP Babel 2024, di Belitung Timur ( Beltim ) terdapat lebih dari 9.621 pegawai di 158 perusahaan sektor formal akan mendapatkan gaji dengan nominal baru mulai Januari 2024.

Nominal itu sesuai dengan penetapan UMR oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Rp3.640.000.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Disnakerkop-UMKM Beltim, Yuli Arwena bilang nominal itu harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan kepada pegawainya dengan masa kerja nol tahun.

"Jadi UMR ini berlaku untuk mereka yang baru masuk sampai masa kerja 1 tahun. Kalau masa kerja lebih dari satu tahun, harusnya lebih dari UMR karena ada struktur upah," kata Yuli kepada posbelitung.co, Jumat (24/11/2023).

Yuli menjelaskan, setiap perusahaan wajib menuruti besaran nominal tersebut karena jika tidak bakal ada sanksi pidananya. Meski begitu, dari pihaknya di level kabupaten hanya bisa melakukan pembinaan, pengawasan, dan semacamnya.

Baca juga: Pj Gubernur Jabar Dukung Penyebaran Nyamuk Wolbachia, Sebut Aman, Warga Bandung Malah Ada yang Takut

Baca juga: Contoh Soal dan Kunci Jawaban Matematika Kelas 4 Vol. 2 Halaman 81-84 Kurikulum Merdeka

Baca juga: Martoni Cium Tangan Ibu Sebelum Sidang Eksepsi dan Bantahan Penasihat Hukum: Dakwaan JPU Tak Cermat

"Jika menindak itu bukan kewenangan kami melainkan provinsi. Tapi sejauh ini kami melakukan pengawasan semuanya sesuai aturan," kata Yuli.

Yuli mengungkapkan, pihaknya akan memperketat pembinaan serta pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan ini supaya memastikan hak-hak pegawai diterima sesuai peraturan.

Untuk menyosialisasikan aturan UMR baru ini juga pihaknya sudah mengundang perusahaan-perusahaan untuk datang dalam penjelasan peraturan UMR yang baru pada 27 November 2023 mendatang.

"Jadi kita tetap ikut UMR, kita tidak ada UMK. Se-Babel tidak ada yang ada UMK," kata Yuli.

Pengusaha Melanggar Terancam Sanksi

Sementara itu, Kabid Ketenagakerjaan Dinas KUMKMPTK Kabupaten Belitung Erwan Junandi saat ini tidak ada lagi penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) masing-masing kabupaten/kota di Bangka Belitung. 

Hal itu dikarenakan, UMP Bangka Belitung pada 2024 telah ditetapkan sebesar Rp3.640.000.

Untuk itu sebelum resmi diberlakukan 1 Januari 2024, selanjutnya harus dilakukan proses sosialisasi sehingga dapat menjadi acuan kabupaten/kota untuk merumuskan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 

"Sebelumnya walau masih ada UMK, provinsi selalu menetapkan upah minimum kabupaten/kota sama, kalau sama lebih baik pakai satu sehingga menganut ke UMP. Makanya tidak lagi mengusulkan UMK, langsung penetapan UMP," kata Erwan, Jumat (24/11/2023).

Pada daerah yang masih mengenal UMK, usulan UMK biasanya dikaji oleh dewan pengupahan kabupaten yang direkomendasikan hasilnya kepada bupati.

Baca juga: Harga Oppo A17k dan Oppo A17 di Akhir November 2023, Hanya Selisih Rp200 Ribu, Cek Spesifikasi ini

Baca juga: 60 Contoh Soal dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda PAT IPS Kelas 7 Semester 2

Baca juga: Mahasiswa Asal Medan Tewas di Kosan Bali, Pemilik Kos Curiga Banyak Lalat dan Darah

Lalu bupati mengusulkan ke gubernur untuk ditetapkan sebagai UMK.

Sebelum resmi diberlakukan per 1 Januari, dilakukan proses sosialisasi upah minimum karena ada mekanisme permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum.

Permohonan tersebut bisa kepada gubernur, tapi tidak boleh sepihak, namun harus ada kesepakatan dengan pekerja.

"Penangguhan pelaksanaan upah minimum bukan tidak dilaksanakan, tetap dilaksanakan tapi ditangguhkan entah berapa bulan, bukan upah yang ditentukan tidak dilaksanakan," jelasnya. 

Pelaksanaan upah minimum menjadi hal normatif sehingga perusahaan berkewajiban memenuhi hal tersebut, karena berdasarkan undang-undang, jika pelaksanaan upah yang diberikan di bawa upah minimum yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan gubernur, maka pengusaha bisa dikategorikan melakukan pelanggaran yang sifatnya pidana karena itu hal yang bersifat normatif.

"Sanksinya pidana, prosesnya melalui mekanisme pengawasan dan penyidikan," kata Erwan.

Monitoring pelaksanaan upah minimum yang berlaku, pelaksanaannya diawasi pengawas ketenagakerjaan.

Pengawas ini semenjak berlaku UU 23 tahun 2014, yang mana salah satu sub bidang ketenagakerjaan yang tadinya berada di kabupaten/kota sudah beralih menjadi kewenangan provinsi. Artinya pengawasan ketenagakerjaan dilakukan pemerintah provinsi. 

Baca juga: 20 Contoh Soal dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda PAT, PAS, UAS PJOK Kelas 8 SMP/MTs

Baca juga: Harga HP OPPO A17k Resmi Turun Rp 300.000 di November 2023, Cek Spesifikasinya

Baca juga: 25 Contoh Soal dan Jawaban Pilihan Ganda PAT Ekonomi Kelas 10 Semester 2

(*/ posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari/Bryan Bimantoro)